Liputan6.com, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia () Said Iqbal memberikan sinyal sepakat apabila (DCP) dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (). Menurutnya, opsi tersebut menjadi langkah paling efisien dibandingkan membentuk lembaga baru maupun merevisi undang-undang.
Iqbal mulanya memaparkan tiga opsi lembaga untuk mengelola DCP. Pertama, melalui BPJS Ketenagakerjaan, tetapi opsi ini terbentur aturan karena memerlukan perubahan klausul dalam undang-undang jaminan sosial. Kedua, menunjuk Danantara yang sudah resmi berdiri sebagai lembaga negara. Ketiga, membentuk lembaga baru yang dinilai membutuhkan biaya besar.
"Saya memandang, kan di sini belum (ditetapkan) penyelenggaranya negara, ya Danantara bisa. Jadi Danantara ini, lembaga investasi yang akan mengelola dana cadangan pesangon, tergantung Presiden setuju atau tidak," kata Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin (16/11/2026).
Sebagai informasi, DCP akan dikelola oleh lembaga yang ditunjuk negara sesuai mandat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Berdasarkan aturan tersebut, pengusaha wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke lembaga yang ditunjuk pemerintah dan mulai berlaku efektif pada Oktober 2027.
Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh ini mengatakan, pembahasan mengenai opsi lembaga khusus tersebut sudah bergulir sejak penyusunan draf RUU Ketenagakerjaan. Ia pun menanggapi kekhawatiran publik soal potensi penyalahgunaan dana atau korupsi dengan menegaskan pentingnya jaminan langsung dari negara.
"Kemudian, masyarakat berpikir, oh nanti dikorupsi, kalau korupsi di mana-mana pasti ada. Ya, jadi kita berpikirnya positif. Yang penting, yang menjamin dana cadangan pesangon ini adalah negara, dalam hal ini Presiden," tegasnya.
Usul Bentuk Sub-Unit di Danantara
Iqbal menilai pengelolaan DCP oleh Danantara sangat memungkinkan dilakukan dengan membentuk sub-unit khusus. Ia mencontohkan struktur serupa yang sudah dimiliki lembaga tersebut, seperti Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
"Enggak usah khawatir, yang penting negara, jangan swasta, jangan BUMN. Danantara kan bukan BUMN. Ini badan pengelola investasi. Jadi Danantara mungkin ada satu sub-unit, kan Danantara juga punya, misal DSI, yang untuk mengontrol apa itu, ekspor," tuturnya.
Menurutnya, skema pengelolaan melalui Danantara jauh lebih praktis karena pemerintah tidak perlu melakukan perubahan regulasi maupun mengeluarkan anggaran untuk membentuk badan baru.
"Ya paling mungkin Danantara. Paling mungkin. Jangan khawatir akan terjadi sesuatu. Itu namanya kontingensi. Ketika terjadi sesuatu, maka negara atau Presiden yang bertanggung jawab," tandasnya.
Kemnaker Tegaskan Belum Ada Keputusan
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah meluruskan informasi yang ramai beredar di media sosial mengenai pengelolaan dana cadangan pesangon. Pemerintah memastikan belum menunjuk Danantara maupun lembaga lain sebagai pengelola dana tersebut.
Dengan demikian, kabar yang menyebutkan pengusaha sudah diwajibkan menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara adalah tidak benar.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, hingga kini pemerintah belum mengambil keputusan final terkait lembaga pengelola DCP.
"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon," ujar Indah, dikutip dari Antara, Minggu (15/11/2026).
Indah juga menegaskan bahwa pihak Kemnaker tidak pernah menyatakan Danantara maupun Kemnaker sendiri akan bertindak sebagai pengelola dana tersebut.
Ia menjelaskan, ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih membutuhkan peraturan pelaksanaan. Karena itu, sejumlah aspek teknis kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final.
Penyusunan peraturan pelaksanaan tersebut akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan, termasuk kalangan pengusaha dan pekerja atau buruh.