Jakarta, CNBC Indonesia - Aktivitas pabrik mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat, kembali menjadi sorotan setelah berulang kali didatangi demonstrasi organisasi masyarakat (ormas). Aksi tersebut salah satunya menyoroti penyerapan tenaga kerja lokal, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri.
Persoalan ini menjadi perhatian karena kehadiran pabrik otomotif berskala besar diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Namun, di sisi lain, perusahaan mengaku masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu.
Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan menyayangkan demonstrasi yang berulang kali berlangsung di sekitar fasilitas produksi perusahaan. BYD berharap pemerintah dan instansi terkait dapat membantu memberikan penjelasan mengenai tuntutan yang disampaikan massa agar tidak berkembang menjadi kesalahpahaman.
"Kami mengharapkan kalau bisa dari pihak yang berwajib atau instansi-instansi yang relevan dengan hal-hal yang terkait demonstrasi kami masih mampu membantu BYD untuk memberikan informasi yang seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat," ujar Luther dikutip Rabu (11/11/2026).
Sebelumnya, pada akhir Oktober 2026, pabrik BYD di Subang juga sempat menjadi sasaran demonstrasi ormas yang mendesak perusahaan membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi warga sekitar.
Meski demikian, Luther menyatakan aksi tersebut sejauh ini belum memberikan dampak berarti terhadap kegiatan operasional perusahaan. Namun, ia menilai informasi dan tuntutan yang disampaikan dalam demonstrasi masih perlu dikonfirmasi agar persoalan yang sebenarnya dapat dipahami secara menyeluruh.
Keputusan BYD membangun fasilitas manufaktur di Indonesia tidak hanya didasarkan pada besarnya potensi pasar kendaraan listrik. Perusahaan juga mempertimbangkan kepastian investasi, stabilitas kegiatan produksi, serta kesiapan infrastruktur dan rantai pasok.
Ketersediaan akses transportasi dan logistik, jalan tol, pasokan listrik, hingga air menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan lokasi fasilitas produksi. Karena itu, situasi di sekitar kawasan industri dinilai perlu dijaga agar tidak mengganggu keberlangsungan investasi.
BYD juga menyadari bahwa persoalan yang terjadi di Indonesia dapat menjadi perhatian pemangku kepentingan di tingkat internasional. Sebagai perusahaan yang beroperasi secara global, reputasi dan persepsi terhadap lingkungan bisnis menjadi hal yang turut diperhatikan.
"Karena terus terang BYD ini adalah global company, BYD juga tersorot dari sisi perspektif bisnis global sehingga kita juga menghindari adanya misunderstanding dari stakeholders-stakeholders lainnya yang bukan hanya di spek domestik namun juga di global," tuturnya.
Di tengah polemik tersebut, persoalan penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu isu yang menarik perhatian. BYD mengungkapkan, saat ini fasilitas manufakturnya di Subang telah mempekerjakan hampir 6.000 orang. Jumlah tersebut masih akan bertambah seiring pengembangan pabrik yang ditargetkan mampu menyerap hingga 20.000 tenaga kerja.
Dari total pekerja yang ada, sekitar 90% merupakan warga negara Indonesia (WNI). Sementara itu, sekitar 80% berasal dari Jawa Barat dan 30% berasal dari Kabupaten Subang.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas tenaga kerja BYD sudah berasal dari dalam negeri. Namun, keterlibatan warga Subang masih menjadi perhatian, terutama di tengah harapan masyarakat agar investasi besar di wilayahnya turut membuka kesempatan kerja lebih luas bagi penduduk setempat.
BYD menetapkan persyaratan pengalaman kerja minimal satu hingga dua tahun di sektor otomotif, terutama bidang manufaktur. Untuk posisi tertentu, kebutuhan pengalaman bahkan dapat mencapai empat tahun.
"Sehingga kami terpaksa harus mendapatkan beberapa talent yang mungkin berasal dari area Jawa Barat yang sudah atau saat ini masih ada fasilitas manufacturing," tuturnya.
(dce)[Gambas:Video CNBC]