Hasil skrining perlu ditindaklanjuti melalui layanan promotif, preventif, dan kuratif yang terintegrasi agar program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cahyo Harjo Prakoso mendorong optimalisasi capaian program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Jawa Timur yang masih di bawah target.
Capaian CKG di Jawa Timur baru menjangkau 17,24 juta jiwa atau 40,81 persen dari sasaran 42,24 juta jiwa.
"Hasil skrining perlu ditindaklanjuti melalui layanan promotif, preventif, dan kuratif yang terintegrasi agar program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Anggota Komisi E DPRD Jatim ini di Surabaya, Kamis.
Menurutnya, capaian kehadiran masyarakat per 2 Oktober 2026 itu masih berada di bawah target tahun 2026 sebesar 46 persen.
Selain CKG, cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) Jawa Timur tercatat 96,40 persen atau 40,88 juta jiwa dari 42,40 juta jiwa, masih di bawah target 98,7 persen.
Sebanyak 19 kabupaten mencatatkan cakupan di bawah 98 persen sehingga Komisi E mendorong percepatan perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Komisi E juga menekankan percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Kematian ibu di Jawa Timur hingga 21 September 2026 tercatat 285 jiwa, sedangkan kematian bayi mencapai 2.721 jiwa dengan dominasi bayi baru lahir berusia 0 sampai 28 hari.
Adapun angka kematian ibu Jawa Timur tahun 2025 tercatat 68,70 per 100.000 kelahiran hidup.
Pada aspek layanan, pihaknya meminta Pelayanan Kesehatan Bergerak diperkuat secara berkelanjutan, terutama di wilayah kepulauan dan daerah terpencil seperti Raas, Sapudi, dan Kangean di Kabupaten Sumenep.
Komisi E juga merekomendasikan realokasi anggaran sebesar Rp4 miliar yang semula untuk KIPA PKG agar dialihkan bagi penguatan program lain, seperti skrining tuberkulosis dan HIV/AIDS serta usaha kesehatan sekolah.
Dirinya turut mendorong keberlanjutan program Biakesmaskin serta penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat.
Seluruh catatan tersebut merupakan rekomendasi komisi dalam pembahasan RAPBD Jatim 2027 yang diminta ditindaklanjuti Dinas Kesehatan melalui rencana aksi yang terukur.