Politik

Cak Imin Dukung Optimalisasi SDA: Sulit Kalau Andalkan Pajak dari APBN

Cak Imin di DPP PKB (Taufiq/detikcom)
Foto: Cak Imin di DPP PKB (Taufiq/detikcom)
Jakarta -

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari penerimaan pajak masih banyak kekurangan. Dia berharap pendapatan negara di luar pajak dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA).

"Yang terus terang akan sulit kalau mengandalkan pajak dari APBN kita. Karena itu, penghasilan negara di luar pajak harus terus ditingkatkan. Dan presiden sudah memberi sinyal bahwa sumber pengelolaan pendapatan negara yang paling cepat dan bisa digunakan adalah memanage ulang kekayaan sumber daya alam (SDA)," kata Cak Imin dalam sambutan acara Sosialisme Islam di DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).

Menurutnya, optimalisasi SDA dapat membantu membiayai kebutuhan negara sehingga beban APBN tidak hanya bergantung pada penerimaan pajak.

Cak Imin mengatakan optimalisasi SDA harus dimulai dengan penataan ulang tata kelola. Dia mengaku masih ingat bagaimana Indonesia kerap disebut sebagai negara yang memiliki kekayaan alam melimpah, tetapi rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan.

"Memanage ulang ini langkah strategis. Kalau enggak salah sejak saya masa masih mahasiswa itu ada satu kekayaan daerah sumber daya alamnya kaya tapi rakyatnya miskin, kalau nggak salah gitu," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, CakImin juga menyinggung besarnya kebutuhan anggaran untukmeng-cover seluruh warga miskin melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI)BPJS Kesehatan. Dia menyebut kebutuhan anggaran tersebut mencapai Rp 110 triliun

"Kalau kebutuhannya Rp 110 triliun, uangnya dari mana? Karena tahun ini saja pemerintah mengeluarkan dari APBN sampai akhir Desember nanti Rp68 triliun. Berarti masih butuh berapa lagi?" ujarnya.

Karena itu, Cak Imin mengatakan PKB siap mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola SDA. Dia mencontohkan masih ada provinsi yang kaya batu bara, tetapi masyarakatnya tidak memiliki akses listrik. Begitu pula daerah kaya emas yang masyarakatnya masih hidup dalam kemiskinan.

"PKB mendukung langkah presiden mengelola dan memanage ulang sumber daya alam secepat-cepatnya. PKB terdepan mengusung dan mendorong presiden menuntaskan manajemen baru tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan. Jangan sampai ada provinsi kaya batubara tapi tidak punya listrik, kaya emas tapi masih miskin," ungkapnya.