Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengingatkan para pengusaha pertambangan soal batas akhir penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk Tahun 2027. Pemerintah menetapkan batas akhir pengajuan RKAB tersebut pada 15 November 2026.
Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM menegaskan bahwa proses pengajuan RKAB 2027 wajib dilakukan penuh secara digital melalui portal e-RKAB di MinerbaOne. Para pelaku usaha diimbau untuk memastikan seluruh data dan dokumen telah lengkap, termasuk data pendukung dari sistem Online Single Submission (OSS).
"Sampaikan 100% digital lewat e-RKAB di MinerbaOne," tulis @ditjenminerba dalam unggahannya di Instagram, dikutip Selasa (10/11/2026).
"Pastikan data dan dokumen lengkap, termasuk data dari sistem OSS," lanjut Ditjen Minerba.
Pemerintah juga mengimbau perusahaan pertambangan agar tidak menunda pengunggahan dokumen hingga menit-menit terakhir. Penyerahan lebih awal dinilai penting untuk menghindari risiko kendala sistem informasi, gangguan jaringan, maupun penumpukan antrean verifikasi.
"Jangan tunggu menit terakhir! Hindari risiko kendala sistem informasi, masalah jaringan, atau penumpukan antrean verifikasi di hari-hari terakhir," tegas Ditjen Minerba.
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025, perusahaan yang tidak menyampaikan atau terlambat menyerahkan RKAB dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap. Pemerintah menekankan bahwa kepatuhan pengajuan RKAB saat ini menentukan kelancaran operasional tambang untuk tahun depan.
"Kepatuhan hari ini menentukan kelancaran operasional tambang tahun depan. Segera finalisasi dan sampaikan RKAB 2027 perusahaan Anda!" tutup unggahan itu.
Rencana Pangkas RKAB 2027
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan terdapat dampak buruk eksploitasi berlebihan pada sektor batu bara nasional, di mana kontribusi peredaran batu bara asal Indonesia mencapai 540 juta ton dari total perdagangan dunia sebesar 1,3 miliar ton pada 2025.
Volume produksi yang berlebih tersebut dinilai menekan harga batu bara ke level terendah sehingga menekan margin keuntungan perusahaan serta penerimaan negara.
"Apa yang terjadi? Harga batu bara di 2025 pada harga yang paling rendah. Profit perusahaannya tidak terlalu banyak, pendapatan negara tidak terlalu maksimal, jorjoran kita buka lahan yang begitu besar, akhirnya barang kita dijual murah," jelasnya dalam acara Minerba Convention & Exhibition (Convex) 2026, di Jiexpo, Senin (2/11/2026).
Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan pemangkasan volume produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk mengendalikan rantai pasok. Kebijakan pengendalian produksi tersebut terbukti berhasil mendongkrak harga batu bara kalori 6.333 mencapai US$ 154 per ton.
"Maka kemudian, intuisi saya sebagai mantan pengusaha keluar. Saya katakan kalau begitu, daripada harga diatur oleh asing, barang-barang kita 540 juta itu sama dengan 43% suplai batubara dunia dari Indonesia, saya bilang kalau begitu kita jaga di antara suplai and demand, potong RKAB. Apa yang terjadi, Bapak Ibu semua? Hari ini harga batu bara bisa mencapai US$ 154 dolar untuk kalori 6.333," terangnya.
Kondisi serupa kini terjadi pada komoditas nikel, di mana harga pasar meluncur di bawah US$ 16.000 hingga US$ 15.800 per ton. Penurunan harga nikel global tersebut dipicu oleh terjadinya kelebihan pasokan hampir 800.000 ton dari total kebutuhan dunia yang hanya sebesar 3,5 juta ton per tahun akibat produksi domestik yang jor-joran.
"Kenapa terjadi harga yang menurun? Karena produksi kita jorj-oran. Total kebutuhan kita hanya 3,5 juta per tahun di dunia. Sekarang terjadi oversupply hampir 800.000 ton. Bagaimana mungkin bisa harganya bagus? Jadi saya minta teman-teman antara industri dan pengusaha tambangnya ini kita harus bisa menahan diri," tegasnya.
Dia menilai, langkah penataan yang dilakukan pemerintah penting karena sumber daya mineral bersifat tidak dapat diperbarui, sehingga cadangannya harus dijaga untuk generasi mendatang.
"Mengelola sumber daya alam kita jangan kita anggap negara ini hanya punya kita. Negara ini masih ada anak cucu kita. Kalau memang hari ini barangnya belum mahal, barangnya belum bagus, tinggalkan, nanti ada Menteri ESDM baru, ada dirjen baru, ada presiden baru, ada pengusaha baru untuk anak cucu kita untuk kelak mereka mendapatkan harga yang maksimal," tandasnya.
[Gambas:Video CNBC]