Nasional

CCTV tak Bisa Diakses Saat Demo 10 November, Ini Penjelasan Kominfo DIY

CCTV tak Bisa Diakses Saat Demo 10 November, Ini Penjelasan Kominfo DIY

YOGYAKARTA -- Tayangan kamera pengawas (CCTV) milik Pemerintah Daerah (Pemda) DIY melalui laman cctv.jogjaprov.go.id tidak dapat diakses saat aksi unjuk rasa pada 10 November 2026. Kondisi tersebut memicu spekulasi di media sosial, termasuk dugaan kamera CCTV di sejumlah titik, seperti kawasan Malioboro, sengaja dimatikan selama aksi berlangsung.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY, Hari Edi Tri Wahyu Nugroho atau Wahyu membantah tuduhan CCTV di lapangan sengaja dinonaktifkan. Ia menegaskan, gangguan akses CCTV disebabkan persoalan keamanan siber pada platform penyiaran.

Menurutnya, terdapat perbedaan antara kamera yang merekam kondisi di lapangan dengan sistem yang menayangkan hasil rekaman tersebut kepada masyarakat melalui portal daring. "Perlu dibedakan antara kamera yang merekam di lapangan dengan sistem yang menayangkan hasil rekamannya kepada publik. Gangguan yang kami tangani berada pada platform penyiaran, sehingga masyarakat tidak dapat mengakses tayangan melalui portal tersebut. Ini bukan karena kamera di lapangan sengaja dimatikan," kata Wahyu dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

Wahyu mengatakan, indikasi ancaman siber sebenarnya sudah menjadi perhatian sebelum aksi berlangsung. Pada 9 November 2026, Gov-CSIRT Nasional telah menyampaikan peringatan keamanan (Security Alert) terkait potensi ancaman siber terhadap platform layanan pemerintah. Peringatan tersebut menjadi salah satu dasar bagi Pemda DIY untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pemeriksaan terhadap layanan digital yang dikelola pemerintah daerah.

Gangguan yang teridentifikasi berdampak pada server penyiaran portal cctv.jogjaprov.go.id. Akibatnya, masyarakat tidak dapat mengakses tayangan CCTV melalui laman tersebut, meskipun kondisi itu tidak serta-merta menunjukkan seluruh kamera di lapangan berhenti beroperasi.

Hingga Sabtu (14/11/2026), portal CCTV tersebut masih dinonaktifkan sementara untuk kepentingan pemeriksaan dan pemulihan. Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) internal masih melakukan penanganan guna mengidentifikasi sumber gangguan sekaligus memastikan sistem telah mendapatkan pengamanan yang diperlukan.

"Kami tidak ingin terburu-buru mengaktifkan kembali layanan sebelum proses pemeriksaan dan pengamanan selesai. Prioritas kami adalah memastikan layanan dapat beroperasi kembali dengan aman," ungkapnya.

Meski portal utama belum dapat diakses, masyarakat masih bisa melihat delapan titik CCTV Panorama milik Pemda DIY melalui kanal Jogja Istimewa TV (JITV).

Selain persoalan gangguan siber, polemik juga berkembang mengenai siapa yang sebenarnya mengelola kamera pengawas di sejumlah titik strategis Yogyakarta. Wahyu meluruskan anggapan bahwa seluruh CCTV yang terpasang di jalanan Yogyakarta berada di bawah kewenangan Pemda DIY. Menurutnya, pengelolaan kamera pengawas terbagi berdasarkan wilayah dan fungsi masing-masing instansi.

Di tingkat provinsi, jaringan CCTV dikelola Diskominfo dan Dinas Perhubungan DIY. Jaringan tersebut mencakup sejumlah ruas jalan provinsi, kawasan perbatasan kabupaten/kota, hingga kawasan strategis pariwisata.

Portal cctv.jogjaprov.go.id menjadi salah satu akses publik untuk melihat tayangan dari berbagai titik. Portal ini juga menampilkan siaran ulang atau relay CCTV milik pemerintah kabupaten/kota.

Sementara itu, sejumlah kamera di jalan protokol Kota Yogyakarta, termasuk kawasan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer, berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Diskominfosan dan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya (UPT Malioboro). Tayangan CCTV milik Pemkot Yogyakarta dapat diakses melalui laman cctv.jogjakota.go.id maupun aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Sistem tersebut dikelola secara terpisah dari portal CCTV milik Pemda DIY.