Cegah Polemik Ijazah Gibran Terulang, DPR Bakal Rombak Aturan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani menyatakan pihaknya bakal memasukkan aturan penyetaraan ijazah ke dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ().

Langkah ini ditempuh sebagai evaluasi pasca pencabutan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Menurut Lalu, polemik pencabutan dokumen tersebut menjadi pukulan keras bagi kementerian yang membidangi urusan pendidikan.

"Oleh sebab itu, kejadian yang kemarin menjadi bahan evaluasi kepada kita semua, seluruh pemangku kepentingan, termasuk kami di Komisi X DPR, bahwa kita harus memiliki regulasi yang memang betul-betul digunakan sebagai acuan, jangan menggunakan regulasi yang ganda dengan penafsiran masing-masing yang berbeda-beda," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Lalu mengatakan, perbedaan penafsiran terhadap surat keterangan penyetaraan selama ini menunjukkan perlunya payung hukum yang lebih jelas.

"Di satu sisi itu menjadi pelajaran bagi kita semua, di sisi lain kami berencana memasukkan penyetaraan ini ke dalam bab di dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga kita memiliki payung hukum yang kuat," jelas dia.

Lalu menegaskan bahwa aturan ini tidak hanya menyasar lulusan sekolah umum luar negeri, tetapi juga para santri dan pelajar Indonesia di berbagai negara.

"Ketika mereka kembali mau melanjutkan ke sekolah umum di sini, itu terkendala," katanya.

Terkait kemungkinan penggunaan surat keterangan kehadiran atau attendance sebagai dasar penyetaraan, seperti yang dipersoalkan dalam kasus Gibran, Lalu belum memberikan kepastian.

Ia mengatakan, ketentuan teknis tersebut masih harus dibahas bersama para ahli dengan mempertimbangkan perbedaan sistem pendidikan antarnegara.

"Ya nanti tentu secara teknis pasti kami akan diskusikan. Kami akan mengundang para pakar, kemudian para ahli tentunya di dalam membahas persoalan ini, karena memang ini enggak mudah," jelasnya.

Lalu mencontohkan persoalan penyetaraan pendidikan dari Singapura, Mesir, hingga Arab Saudi yang memerlukan pengaturan lebih terperinci.

"Itu baru Singapura, belum lagi kita berbicara Mesir, belum lagi kita berbicara Arab Saudi, karena memang banyak anak-anak Indonesia yang menimba ilmu di sana, tetapi ketika pulang ini selalu jadi persoalan," ungkapnya.

Komisi X DPR, kata Lalu, juga menemukan penggunaan istilah dokumen yang berbeda, mulai dari surat keterangan hingga surat keputusan penyetaraan. Persyaratan penerbitannya pun dinilai belum memiliki acuan yang seragam.

Karena itu, pihaknya akan mendorong pengaturan yang lebih tegas dalam revisi UU Sisdiknas. Ketentuan teknisnya kemudian dapat dijabarkan melalui peraturan pemerintah maupun peraturan menteri.

"Sehingga kami nanti di revisi Undang-Undang Sisdiknas itu tentu akan dengan tegas sebagai payung hukumnya, maka nanti di turunan di bawahnya, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya itu secara teknis akan diatur," kata dia.