Cerita Kader Golkar Teken Hak Menyatakan Pendapat Gibran

Liputan6.com, Jakarta - “Apalagi yang mau diselidiki?” Pertanyaan itu dilontarkan di tengah pembicaraan sejumlah anggota DPR mengenai polemik ijazah Wakil Presiden . Bagi politikus Partai itu, membawa persoalan tersebut ke penyelidikan melalui hak angket bukan lagi pilihan yang tepat.

Doli justru ingin DPR mengambil langkah berbeda. Ia mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), sebuah instrumen yang menurutnya dapat membawa persoalan tersebut langsung ke ranah politik parlemen.

Menurut dia, persoalan yang diperdebatkan telah melewati proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Karena itu, yang dibutuhkan berikutnya bukan penyelidikan baru, melainkan sikap politik parlemen.

Usulan tersebut akhirnya menjadi pilihan bersama para anggota DPR yang terlibat dalam pembicaraan.

Sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi tercatat menandatangani pengajuan hak menyatakan pendapat atau HMP terkait polemik ijazah Gibran hingga Rabu, 11 November 2026.

Doli termasuk di antara para penandatangan. Keputusannya bukan sekadar mengikuti kesepakatan kolega di parlemen.

Ia mengaku telah mempertimbangkan perkembangan perkara, kewenangan konstitusional DPR, hingga posisi politiknya sebagai anggota Fraksi Golkar. Komunikasi dengan pimpinan partai juga berlangsung selama proses tersebut.

Putusan MK dan MA Jadi Pertimbangan

Keterlibatan Doli bermula dari perhatiannya terhadap polemik yang berkembang di masyarakat.

Ia mengikuti permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi serta proses sengketa di peradilan tata usaha negara yang disebutnya berlanjut hingga Mahkamah Agung.

Menurut Doli, perkembangan tersebut tidak semestinya luput dari perhatian anggota DPR. Terlebih, masyarakat telah mengikuti jalannya perkara, mulai dari permohonan, persidangan, hingga putusan lembaga peradilan.

“Masyarakat aja mengikuti, masa kita wakilnya nggak?” kata Doli.

Dari proses tersebut, Doli mengaku menemukan alasan untuk membawa persoalan itu ke DPR.

Ia menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai keputusan yang sejalan dan memiliki konsekuensi terhadap polemik ijazah Gibran.

Menurut penafsirannya, putusan MK berkaitan dengan persoalan ijazah, sedangkan putusan MA menyangkut keabsahan surat keterangan. Doli menyebut keduanya sebagai fakta hukum baru yang tidak boleh diabaikan.

Bagi Doli, persoalan utamanya adalah bagaimana DPR merespons perkembangan hukum yang dianggapnya telah mencapai tahap akhir.

Ia berpendapat, setelah proses hukum selesai, persoalan yang berkaitan dengan kedudukan presiden dan wakil presiden dapat memasuki ranah politik melalui mekanisme ketatanegaraan.

“Nggak mungkin kita sebagai anggota DPR tidak merespons putusan Mahkamah Konstitusi sama Mahkamah Agung,” ujarnya.

Pandangan itulah yang dibawanya ketika sejumlah anggota DPR mulai menjalin komunikasi lintas fraksi.

Doli mengatakan pembicaraan tersebut lebih dahulu dirintis beberapa koleganya dari fraksi lain. Ia kemudian bergabung untuk mendiskusikan langkah yang dapat ditempuh parlemen.

Menurut dia, para anggota yang terlibat memiliki titik berangkat yang relatif sama. Mereka memandang perkembangan proses hukum tersebut perlu mendapat respons DPR. Perdebatan justru mengemuka ketika pembicaraan beralih pada instrumen yang akan digunakan.

Ada tiga hak DPR yang menjadi pertimbangan, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Doli menyingkirkan dua pilihan pertama. Hak interpelasi, yang digunakan DPR untuk meminta keterangan pemerintah, menurut dia, tidak sesuai dengan persoalan yang sedang dibicarakan.

“Kalau pakai ini, siapa yang mau ditanya?” katanya.

Ia menyebut MK dan MA sebagai lembaga yang putusannya telah menjadi dasar pembicaraan.

Menurut Doli, mempertanyakan kembali persoalan yang dianggapnya sudah diputuskan pengadilan tidak akan menjawab kebutuhan DPR untuk mengambil sikap.

Terhadap hak angket, keberatannya lebih tegas. Doli menganggap proses pemeriksaan di pengadilan sudah cukup panjang.

Karena itu, menurut dia, DPR tidak perlu mengulang persoalan tersebut melalui penyelidikan politik.

“Apalagi yang mau diselidiki?” ujarnya.

Doli lantas mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat. Ia menilai instrumen tersebut paling relevan untuk membawa persoalan yang telah diperdebatkan secara hukum ke dalam pembahasan politik DPR.

Pilihan tersebut memiliki konsekuensi penting. Berbeda dengan hak angket yang berorientasi pada penyelidikan, hak menyatakan pendapat diarahkan pada perumusan sikap lembaga.

Dengan memilih HMP, Doli dan para koleganya hendak membawa persoalan langsung ke tahap pembentukan pendapat DPR berdasarkan landasan yang mereka anggap telah tersedia.

Namun, penilaian bahwa penyelidikan tambahan tidak diperlukan tetap merupakan posisi para pengusul, bukan kesimpulan yang dengan sendirinya mengikat seluruh anggota DPR.

Setelah menyepakati instrumen yang akan digunakan, pembicaraan beralih pada penyusunan dokumen.

Doli mengatakan para anggota menyampaikan pandangan masing-masing sebelum merumuskannya menjadi usulan bersama.

Mereka membahas ketentuan konstitusi, termasuk Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945, serta aturan lain yang berkaitan dengan kewenangan DPR. Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Tata Tertib DPR turut menjadi rujukan.

Doli mengatakan pembahasan tersebut dimaksudkan untuk memastikan langkah yang mereka ambil memiliki landasan hukum dan memenuhi persyaratan pengajuan.

120 Tanda Tangan Terkumpul

Ketika rumusan bersama telah disepakati, keputusan untuk menandatangani dokumen tidak lagi menjadi persoalan baginya.

Namun, ada urusan lain yang tak kalah penting bagi Doli, yakni hubungan langkah politiknya dengan Partai Golkar.

Ia mengaku terus berkoordinasi dengan ketua umum partainya selama pembicaraan mengenai HMP berlangsung. Kepada pimpinan Golkar, Doli menjelaskan alasan keterlibatannya. Ia juga menyampaikan pandangannya kepada fraksi.

Doli berpendapat keterlibatannya justru sejalan dengan kepentingan partai. Menurut dia, Golkar harus menjunjung supremasi hukum sekaligus memperhatikan aspirasi masyarakat.

Ia teringat pernyataan seorang senior Golkar mengenai tujuan partai politik yang tidak semata-mata mengejar kekuasaan, tetapi juga memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai konstitusi.

“Golkar itu bukan bertujuan untuk kekuasaan,” kata Doli ketika mengutip pandangan tersebut.

Atas dasar itulah, ia menjelaskan pilihannya kepada pimpinan partai. Doli memandang pengajuan HMP sebagai bagian dari tanggung jawab politik, sosial, dan konstitusionalnya sebagai wakil rakyat.

Dalam rekapitulasi, sebanyak 11 anggota Fraksi Golkar telah menandatangani dokumen pengajuan HMP.

Selain Doli, daftar nama yang disampaikan memuat sejumlah politikus Golkar, antara lain Ahmad Irawan, Hetifah Sjaifudian, Bambang Patijaya, dan Atalia Praratya. Namun, daftar tersebut memuat 13 nama sehingga belum seluruhnya dapat dipastikan sebagai penandatangan.

Secara keseluruhan, dukungan tertulis datang dari delapan fraksi. Partai Keadilan Sejahtera mencatat jumlah terbanyak dengan 28 anggota. NasDem menyumbang 19 penandatangan, sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa dan Demokrat masing-masing 18 orang.

PDI Perjuangan mencatat 14 penandatangan. Golkar dan Gerindra masing-masing 11 orang, sementara Partai Amanat Nasional satu orang.

Bagi Doli, terkumpulnya 120 tanda tangan dari delapan fraksi telah melampaui syarat minimal pengajuan yang disebutnya sebanyak 25 anggota dari lebih dari satu fraksi. Namun, ia membedakan pengajuan oleh anggota DPR dengan keputusan resmi lembaga.

“Kami menyampaikan hak kami. Pada saat kita menyampaikan hak kami itu, itu sekaligus juga penyampaian usulan agar hak kami ini menjadi hak institusi, hak DPR,” ujarnya.

Perbedaan tersebut menentukan tahap berikutnya. Sebanyak 120 anggota telah menyatakan kehendak menggunakan HMP, tetapi usulan itu masih harus melewati mekanisme DPR sebelum dapat menjadi sikap institusi.

Doli mengatakan pimpinan DPR bergerak cepat menindaklanjuti dokumen tersebut. Rapat pimpinan kemudian disusul pembahasan di Badan Musyawarah yang dihadiri perwakilan seluruh fraksi. Menurut dia, proses tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mengagendakan rapat paripurna keesokan harinya.

Usulan HMP akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026, yang dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB.

Doli berharap cepatnya respons pimpinan DPR menjadi pertanda bahwa anggota Dewan di luar kelompok pengusul memiliki pandangan yang sama.

Ia menganggap penyelesaian polemik tersebut penting agar perhatian negara tidak terus tersita oleh persoalan yang berkepanjangan.

Menurut dia, pemerintah membutuhkan energi besar untuk menghadapi berbagai persoalan bangsa. Karena itu, polemik yang telah berkembang luas di masyarakat sebaiknya segera memperoleh penyelesaian melalui mekanisme yang tersedia.

Namun, harapan tersebut belum tentu berakhir pada keputusan yang diinginkan para pengusul. Kehadiran seluruh fraksi dalam rapat Badan Musyawarah belum otomatis berarti seluruhnya menyetujui penggunaan HMP. Keputusan resmi DPR masih bergantung pada proses berikutnya.

Doli menyadari perbedaan tersebut. Sejak awal, ia menyebut para penandatangan sedang mengusulkan agar hak yang mereka ajukan menjadi hak lembaga. Hasil akhirnya belum diketahui.

Setelah mengesampingkan hak angket dan memilih langsung hak menyatakan pendapat, Doli telah memperoleh dukungan tertulis dari sejumlah koleganya lintas fraksi.

Kini, persoalan yang dihadapinya berbeda. Bukan lagi meyakinkan para anggota untuk membubuhkan tanda tangan, melainkan menunggu apakah DPR bersedia menjadikan usulan 120 anggotanya sebagai sikap parlemen.

Sikap Doli dalam pengajuan HMP tersebut juga mendapat penegasan dari pimpinan Fraksi Golkar.

Pelaksana Tugas Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Daniel Mutaqien, membenarkan bahwa 11 legislator partainya telah membubuhkan tanda tangan dukungan secara formal.

Daniel menyatakan dokumen pengajuan tersebut diharapkan segera diproses pimpinan DPR berdasarkan Peraturan DPR tentang Tata Tertib serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Daniel, terdapat dua pertimbangan utama yang mendorong para anggota Fraksi Golkar ikut menandatangani usulan HMP.

Pertama, kebutuhan akan kepastian hukum mengenai persoalan yang berkaitan dengan legitimasi kepemimpinan nasional.

Para pengusul, menurut dia, memandang perlunya kejelasan hukum dengan merujuk pada putusan dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung.

Pertimbangan kedua adalah aspirasi masyarakat. Daniel menilai perhatian dan desakan publik terhadap polemik ijazah Gibran perlu memperoleh tanggapan melalui kewenangan konstitusional DPR.

Daniel juga mengaitkan pengajuan HMP dengan kemungkinan pembahasan pemberhentian wakil presiden melalui mekanisme ketatanegaraan.

Namun, pengajuan tersebut masih merupakan langkah awal, bukan keputusan pemberhentian ataupun bukti bahwa syarat konstitusional untuk menempuh proses tersebut telah terpenuhi.

"Inisiatif yang dipelopori para anggota Fraksi Golkar ini menegaskan komitmen untuk menyelesaikan polemik kepemimpinan nasional secara transparan, terukur, dan sepenuhnya berada di bawah koridor hukum yang berlaku," tandasnya.