Politik

Cerita Nelayan Cirebon Dapat Kemudahan Akses Layanan BBM Subsidi

BPH Migas
Foto: dok. BPH Migas
Jakarta -

Kemudahan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi salah satu penopang aktivitas nelayan untuk melaut dan mencari nafkah. Bagi Sobali (57), nelayan asal Cirebon, akses terhadap solar dengan harga terjangkau membantu meringankan biaya operasional.

"Saya atas nama nelayan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah membantu nelayan sehingga kami mudah membeli solar," kata Sobali dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026).

Nelayan lainnya, Rohman (56), juga mengaku merasakan langsung manfaat kemudahan mendapatkan solar subsidi untuk melaut.

"Pemerintah benar-benar memberikan kemudahan bagi kami para nelayan," ujarnya.

Untuk memperluas kemudahan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah daerah, serta Pertamina Patra Niaga meresmikan integrasi basis data nelayan dengan aplikasi Xstar milik BPH Migas. Integrasi ini bertujuan agar penyaluran BBM bersubsidi semakin tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh nelayan yang berhak.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faishol Nurofiq menjelaskan, integrasi data tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas data sekaligus meningkatkan pelayanan kepada nelayan.

Hanif mengatakan, BBM merupakan kebutuhan utama nelayan dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan. Karena itu, subsidi BBM diharapkan dapat menekan biaya operasional sehingga nelayan dapat menjalankan usahanya dengan biaya yang lebih terjangkau. Hal tersebut disampaikan Hanif saat berada di Cirebon, Jawa Barat, Jumat (20/11).

"Upaya tersebut juga sejalan dengan prioritas nasional dalam mewujudkan swasembada pangan dan pengembangan ekonomi sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029," kata Hanif.

Sektor perikanan tangkap memiliki peran penting dalam mendukung ketersediaan pangan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir.

"Pemerintah juga patut dan perlu memastikan bahwa nelayan mendapat dukungan, mulai dari BBM untuk melaut, sarana penanganan hasil tangkapan, hingga akses pemasaran yang secara tematik kita kenal melalui Kampung Nelayan Merah Putih," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan bahwa integrasi data menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan ketepatan penyaluran BBM bersubsidi. Penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kualitas pelayanan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) juga diperlukan agar nelayan semakin mudah memperoleh BBM.

"Ukuran keberhasilan kita adalah ketika nelayan semakin mudah memperoleh BBM. Ini penting agar manfaat program BBM bersubsidi benar-benar dirasakan oleh keluarga para nelayan yang memang berhak menerimanya," ungkap Wahyudi.

Saat ini, SPBUN 3845120 di Kecamatan Citemu, Kabupaten Cirebon, melayani sekitar 300 nelayan di dua desa, yaitu Desa Bandengan dan Desa Citemu, Kecamatan Mundu. Adapun volume penyaluran BBM saat ini mencapai sekitar 198 ribu liter per bulan. Ke depan, jumlah tersebut akan terus bertambah sesuai dengan jumlah nelayan serta frekuensi melaut setiap harinya.

Wahyudi menjelaskan bahwa BPH Migas berkomitmen menjaga ketersediaan BBM bersubsidi untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian nelayan. Integrasi data tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

Khusus di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon, seluruh penyalur telah menggunakan aplikasi Xstar. Dengan demikian, program KKP, seperti Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA), dapat diintegrasikan untuk mendukung pelayanan BBM bersubsidi.

"Saat ini pemanfaatannya dilakukan pembaruan (upgrade) terhadap data teknis agar kelayakan kapal-kapal yang akan melaut setiap hari mendapatkan akses BBM subsidi untuk modal melaut para nelayan," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wahyudi juga menunjukkan bahwa Surat Rekomendasi yang dibawa nelayan merupakan dokumen asli. Surat Rekomendasi tersebut memuat nama pemilik, spesifikasi kapal, jam operasi setiap hari, serta akumulasi perhitungan kebutuhan BBM setiap bulan. Selain itu, surat tersebut juga mencantumkan nomor SPBU tempat nelayan dapat membeli BBM bersubsidi.

Wahyudi mengingatkan nelayan agar menggunakan BBM bersubsidi sesuai peruntukannya, membeli BBM sesuai kebutuhan melaut, serta menghindari penyimpanan dalam waktu lama demi menjaga keselamatan.

"Saya juga titip, karena BBM yang akan digunakan nelayan itu mengandung subsidi dari negara, agar tidak disalahgunakan dan jangan diperjualbelikan kembali," tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian KKP Lotharia Latif, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jawa Barat Sumasna, Bupati Cirebon Imron, serta Wakil Direktur II Pertamina Patra Niaga Surya Tri Harto.