Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendukung langkah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menindak tegas peredaran rokok ilegal guna menyehatkan iklim usaha.
Chusnunia dalam keterangan di Jakarta, Sabtu menilai maraknya peredaran rokok ilegal membuat persaingan di industri tembakau menjadi tidak sehat.
Ia merujuk survei rokok tercecer (littered pack survey) yang menyebut tingkat peredaran rokok ilegal di beberapa kota besar di Indonesia yang berada di angka 10,77 persen.
"Pelaku industri rokok legal yang telah membayar cukai dan berkontribusi maksimal tentunya merasa dirugikan dan tertekan oleh gempuran rokok ilegal yang tidak tersentuh beban yang sama," ujarnya.
Chusnunia juga mengapresiasi peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan dan lembaga terkait yang terus berusaha melakukan penindakan rokok ilegal di Indonesia selama 2026.
Data menunjukkan bahwa hingga Oktober 2026, DJBC telah menyita sebanyak 1,7 miliar batang rokok ilegal yang berarti mengalami peningkatan sekitar 80 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025.
"Selain penindakan harus ada upaya konkret pemerintah untuk mendorong produsen atau pelaku usaha rokok ilegal untuk diberikan pendampingan dan kemudahan akses perizinan agar dapat beralih menjadi usaha yang resmi," ucapnya.
Chusnunia juga menjelaskan tumbuhnya industri rokok ilegal memberikan tekanan terhadap industri rokok legal dan berisiko menurunkan produksi, yang pada akhirnya berimbas pada pengurangan jam kerja hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi jutaan pekerja di sektor industri hasil tembakau.
"Berkurangnya produksi dari pabrik legal pastinya berdampak langsung pada menurunnya permintaan dan serapan tembakau serta cengkeh dari petani lokal, Kami mendesak pemerintah untuk menindak peredaran rokok ilegal, negara harus hadir untuk menumbuhkan iklim usaha yang sehat," ujarnya.