ANTALYA – Presidensi Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) mengusulkan peningkatan porsi listrik dalam konsumsi energi final global dari sekitar 23 persen saat ini menjadi 35 persen pada 2035. Target tersebut ditujukan untuk mempercepat elektrifikasi di sektor transportasi, bangunan, dan industri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Inisiatif yang disebut Global Electrification Pledge atau Janji Elektrifikasi Global 35-by-35 itu mendorong penggunaan listrik di berbagai sektor ekonomi. Presidensi COP31 berupaya menghimpun dukungan pemerintah, perusahaan, dan investor untuk mencapai target tersebut.
Presiden COP31 Murat Kurum mengatakan, dunia membutuhkan target elektrifikasi yang jelas untuk mempercepat peralihan menuju ekonomi berbasis listrik. Menurut dia, krisis energi global menunjukkan risiko ketergantungan suatu negara terhadap impor energi.
“Krisis energi tahun ini telah menyadarkan kita dari sikap lengah dan menunjukkan kerentanan yang melekat pada ketergantungan terhadap impor energi. Elektrifikasi ekonomi global kini menjadi hal penting untuk memperkuat ketahanan energi, mengurangi emisi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Kurum dalam pernyataan Presidensi COP31, Selasa (10/11/2026).
Kurum mengatakan, Presidensi COP31 berupaya membangun dukungan berbagai negara, perusahaan, dan investor untuk mempercepat elektrifikasi. “Era listrik mulai terbentuk. COP31 akan dikenang sebagai momentum ketika kita menyalakan sakelar perubahan,” ujarnya.
Presiden Negosiasi COP31 Chris Bowen mengatakan, percepatan elektrifikasi harus disertai jalur implementasi yang jelas. Penggunaan listrik perlu didukung pasokan energi bersih, penguatan jaringan listrik, dan sistem penyimpanan energi.
“Ambisi penting, tetapi harus didukung investasi, infrastruktur, dan pelaksanaan,” kata Bowen.
Menurut Bowen, elektrifikasi yang didukung energi bersih dapat memperluas akses listrik, memperkuat ketahanan energi, serta mengurangi emisi dari rumah tangga, transportasi, dan industri.
Untuk mendukung pelaksanaan target tersebut, Presidensi COP31 bersama Uni Eropa menggelar Forum Elektrifikasi pertama. Forum itu akan dilanjutkan sebagai pertemuan rutin pemerintah, lembaga, perusahaan, dan lembaga keuangan setelah COP31. Dewan Elektrifikasi yang diketuai Presidensi COP31 akan mengelola forum tersebut, dengan Badan Energi Internasional (IEA) sebagai sekretariat.
IEA juga akan memimpin mekanisme pemantauan elektrifikasi global untuk mengukur perkembangan penggunaan listrik di berbagai kawasan. Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol mengatakan, teknologi berbasis listrik semakin kompetitif dari sisi biaya dan dapat memperkuat ketahanan energi, terutama bagi negara pengimpor bahan bakar.
Sementara itu, Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) akan menjalankan program Enabling Distribution Grids for Electrification (D-GRIDS). Program tersebut membantu negara berkembang mengidentifikasi kebutuhan investasi jaringan distribusi listrik, menyiapkan proyek, dan memperoleh pendanaan.
Direktur Jenderal IRENA Francesco La Camera mengatakan, penguatan jaringan distribusi menjadi salah satu kebutuhan untuk memperluas elektrifikasi dan mengintegrasikan lebih banyak energi terbarukan.
Dari sisi investasi, Aliansi Utilitas untuk Net Zero (UNEZA) mengumumkan peningkatan komitmen investasi tahunan untuk jaringan listrik, energi terbarukan, dan penyimpanan energi. Nilainya naik dari 148 miliar dolar AS menjadi 156 miliar dolar AS.
Kepala Eksekutif SSE sekaligus Wakil Ketua UNEZA Martin Pibworth mengatakan, elektrifikasi berbasis energi bersih dapat membantu mengurangi emisi, menekan biaya energi, dan memperkuat ketahanan pasokan.
Dukungan terhadap percepatan elektrifikasi juga datang dari dunia usaha. Koalisi We Mean Business menghimpun dukungan lebih dari 180 perusahaan, termasuk Volvo, Uber, IKEA, dan Siemens, dengan total pendapatan tahunan lebih dari 1,69 triliun dolar AS.
CEO We Mean Business Coalition Maria Mendiluce mengatakan, elektrifikasi merupakan salah satu perubahan ekonomi yang perlu direspons pemerintah dan dunia usaha. Menurut dia, negara yang mampu mempercepat elektrifikasi dengan biaya terjangkau dan model bisnis layak berpeluang menarik investasi industri.
Selain itu, Presidensi COP31 meluncurkan Prakarsa Koridor Angkutan Barang Hijau Global bersama Forum Transportasi Internasional. Inisiatif tersebut bertujuan mengembangkan jalur angkutan barang yang lebih ramah lingkungan dan tangguh.
Dalam bidang pembiayaan, Presidensi COP31 juga membentuk koalisi pendanaan elektrifikasi internasional yang melibatkan pemerintah, bank pembangunan, dan lembaga keuangan swasta. Bank Dunia dan Bank Pembangunan Afrika akan menjadi ketua bersama pertama koalisi tersebut pada 2027.
Koalisi ini ditujukan untuk membantu negara berkembang dan negara dengan perekonomian berkembang memperoleh pendanaan bagi percepatan elektrifikasi.
Presidensi COP31 juga bekerja sama dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) untuk menyusun kajian mengenai pembiayaan elektrifikasi dan peluang ekonomi dari percepatan transisi tersebut. Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann mengatakan, peningkatan kebutuhan listrik global harus diimbangi dengan investasi lebih besar pada pembangkit, jaringan, dan penyimpanan energi.
Dia menilai kepastian kebijakan, regulasi yang efektif, serta ketersediaan proyek yang layak dibiayai menjadi faktor penting untuk menarik investasi swasta. Sementara itu, laporan The Electrification Opportunity yang disusun bersama Presidensi COP31 dan organisasi Sustainable Energy for All (SEforALL) mengulas peluang serta tantangan elektrifikasi bagi negara berkembang dan negara dengan perekonomian berkembang.
CEO sekaligus Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk SEforALL Damilola Ogunbiyi mengatakan, elektrifikasi dapat membuka peluang industrialisasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat kemandirian energi.
“Elektrifikasi menghadirkan peluang untuk melakukan industrialisasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghidupan, dan memperkuat kemandirian energi,” kata Ogunbiyi.
Presidensi COP31 menilai percepatan elektrifikasi perlu disesuaikan dengan kondisi dan tantangan setiap negara. Pemerintah diharapkan menyusun rencana nasional yang didukung investasi dan infrastruktur agar target elektrifikasi dapat diterapkan.