Sejumlah pemerintah provinsi telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi () 2027. Hingga Minggu (22/11), sedikitnya 22 provinsi telah mengumumkan besaran upah minimum yang berlaku mulai 1 Januari 2027.
DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan UMP tertinggi, yakni Rp6.136.941. Sementara itu, Bali mencatat kenaikan UMP paling besar dibandingkan tahun sebelumnya, yakni mencapai 42,15 persen menjadi Rp4.559.287.
Di sisi lain, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi provinsi dengan UMP terendah di antara daerah yang telah mengumumkan penetapan, yakni Rp2.602.441.
Kementerian Ketenagakerjaan diketahui telah menerbitkan surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026 yang mengatur penetapan upah 2027 dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierly mengatakan penghitungan upah minimum 2027 menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 36/2021 tentang Pengupahan.
Sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah, pengumuman UMP 2027 paling lambat dilakukan pada 21 November 2026, disusul oleh Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) lima hari kemudian pada 26 November 2026.
Berikut daftar UMP di 22 provinsi berdasarkan data yang dihimpun hingga saat ini:
1. DKI Jakarta : Rp6.136.941
2. Bali : Rp4.559.287
3. Sulawesi Utara : Rp4.323.465
4. Kepulauan Bangka Belitung : Rp4.299.000
5. Sulawesi Selatan : Rp4.233.913
6. Kepulauan Riau : Rp4.229.356
7. Sumatera Selatan : Rp4.210.059
8. Kalimantan Timur : Rp4.046.360
9. Riau : Rp4.031.142
10. Kalimantan Utara : Rp4.027.901
11. Kalimantan Tengah : Rp3.949.697
12. Jambi : Rp3.711.516
13. Sumatera Utara : Rp3.410.000
14. Sumatera Barat : Rp3.383.258
15. Banten : Rp3.372.829
16. Lampung : Rp3.285.152
17. Jawa Barat : Rp3.000.000
18. Nusa Tenggara Barat : Rp2.921.059
19. Jawa Timur : Rp2.730.000
20. DI Yogyakarta : Rp2.725.000
21. Jawa Tengah : Rp2.655.454
22. Nusa Tenggara Timur : Rp2.602.441