JAKARTA -- Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Organisasi tersebut menilai regulasi ini penting untuk memastikan hasil tindak kejahatan tidak dinikmati pelakunya sekaligus memulihkan hak masyarakat dan kerugian negara.
Sikap tersebut disampaikan Ketua DPP Bidang Hukum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara, Yudi Rijali Muslim, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Dalam kesempatan itu, ARUN menyampaikan tiga poin utama yang merupakan hasil kajian internal organisasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Selain menyampaikan pandangan mengenai RUU Perampasan Aset, ARUN juga mengapresiasi pengesahan regulasi reforma agraria. Organisasi tersebut turut menyatakan dukungan terhadap upaya penegakan hukum atas dugaan penyadapan dan makar agar dilakukan secara transparan dan tuntas.
"Pertama, kami mengapresiasi Komisi III DPR RI dan DPR secara khusus atas pengesahan undang-undang yang representatif dengan kepentingan rakyat, yaitu UU Reforma Agraria," kata Yudi.
Terkait dugaan penyadapan dan makar, Yudi menyatakan ARUN mendukung langkah Komisi III DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong penegakan hukum. Namun, dia berharap proses penyelesaiannya dilakukan secara transparan dan cepat.
"Kami berharap penyelesaian hukum ini dapat dijalankan secara transparan dan cepat, serta dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pokok yang menjadi substansinya," ujarnya.
Poin ketiga yang disampaikan ARUN berkaitan dengan urgensi RUU Perampasan Aset. Yudi menilai regulasi tersebut merupakan kebutuhan masyarakat untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap hukum.
Dia berharap pembahasan RUU Perampasan Aset dapat segera dipercepat. Berdasarkan kajian dan aspirasi yang dihimpun organisasi, regulasi tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi negara, tetapi juga masyarakat, serta mampu mencegah terulangnya tindak kejahatan.
"Adapun aspirasi yang kami dapatkan dari masyarakat, UU Perampasan Aset ini diharapkan mampu mengembalikan hak rakyat dan memutus keuntungan dari kejahatan," ucapnya.
Yudi mencontohkan tindak pidana korupsi yang dapat merampas sumber daya yang semestinya digunakan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan layanan kesehatan.
Dia menegaskan, pemidanaan terhadap pelaku tidak selalu cukup untuk memberikan efek jera apabila hasil kejahatan masih dapat disimpan, dialihkan, disamarkan, atau dinikmati pihak lain. Karena itu, negara perlu memiliki instrumen hukum yang mampu memastikan keuntungan dari tindak kejahatan tidak tetap berada dalam penguasaan pelakunya.
"Pidana penjara saja tidak selalu cukup jika hasil kejahatan masih disimpan, dialihkan, disamarkan, atau dinikmati pihak lain. Negara harus bisa memastikan bahwa keuntungan dari kejahatan tidak bisa dipegang oleh pelakunya," kata Yudi.
Menurut dia, RUU Perampasan Aset juga perlu menutup celah penyembunyian aset, termasuk melalui perubahan bentuk kepemilikan maupun pemindahan aset ke luar negeri.
Selain itu, regulasi tersebut diharapkan memperkuat pemulihan kerugian negara dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Yudi menilai keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur dari hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana kerugian negara dan hak masyarakat dapat dipulihkan.
"Yang paling penting adalah mampu memberikan keadilan bagi masyarakat. Jangan sampai masyarakat kecil diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya, sementara pelaku kejahatan ekonomi mampu mempertahankan hasil kejahatannya," ujarnya.
Dia juga mengingatkan agar aset hasil kejahatan tidak digunakan untuk membiayai kekuasaan, membangun jaringan kejahatan baru, ataupun memengaruhi kebijakan publik.
Lebih lanjut, Yudi berharap RUU Perampasan Aset mampu menjawab tantangan kejahatan yang semakin kompleks, termasuk yang melibatkan transaksi digital, sistem keuangan modern, dan aktivitas lintas negara.
"UU ini harus mampu melacak, membekukan, mengamankan, serta memulihkan aset. Selain itu, RUU ini juga harus bisa mencegah aset yang ada menjadi sumber jaringan kejahatan baru, memengaruhi kebijakan, dan merusak persaingan ekonomi yang sehat," katanya.
Dia menegaskan, pengaturan perampasan aset pada akhirnya harus diarahkan untuk melindungi kekayaan negara dan memastikan pemanfaatannya sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.