Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mulai menyiapkan perubahan besar dalam skema perlindungan pekerja ketika menghadapi pemutusan hubungan kerja (). Melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, perusahaan diwajibkan menyediakan (DCP) untuk memastikan hak pekerja tetap terpenuhi ketika hubungan kerja berakhir.
Kebijakan ini menjadi penting di tengah persoalan pembayaran pesangon yang kerap muncul ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, bahkan bangkrut. Dalam situasi seperti itu, pekerja sering kali harus berhadapan dengan ketidakpastian untuk memperoleh haknya.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mengatakan pemerintah memberikan masa transisi selama satu tahun. Dengan demikian, perusahaan harus mulai menyetorkan dana cadangan pesangon ke lembaga yang ditunjuk pemerintah paling lambat Oktober 2027.
"Jadi bagi para pengurus pengelola DPLK di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang, karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada (lembaga pengelola) dana cadangan pesangon," jelasnya.
Kewajiban ini tidak berlaku bagi pengusaha skala mikro dan kecil. Sementara itu, perusahaan menengah dan besar yang melanggar ketentuan penyediaan DCP dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan perizinan berusaha.
Namun, tenggat waktu tersebut bukan satu-satunya pekerjaan rumah pemerintah. Mekanisme penghimpunan, pengelolaan, hingga pencairan dana masih menunggu aturan teknis berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.
Siapa yang Akan Mengelola Dana Pesangon?
Di balik kewajiban baru tersebut, muncul pertanyaan yang tidak kalah penting: siapa yang akan mengelola dana pesangon pekerja?
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 mengamanatkan pengelolaan DCP dilakukan secara terpusat oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk. Skema ini sekaligus menutup peluang Dana Pensiun perusahaan maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk tetap mengelola dana tersebut.
Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah akan membentuk atau menunjuk lembaga khusus dalam waktu dekat. Namun, belakangan Kemnaker meluruskan kabar yang menyebut Danantara telah ditetapkan sebagai pengelola DCP.
Indah menegaskan belum ada keputusan resmi mengenai lembaga yang akan menerima setoran perusahaan.
"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon," ujar dia.
Sejumlah usulan pun mulai bermunculan. Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar menilai BPJS Ketenagakerjaan lebih tepat mengelola DCP karena telah berpengalaman mengelola dana pekerja dan memiliki sistem data kepesertaan.
Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal membuka peluang pengelolaan melalui Danantara. Menurut dia, opsi tersebut lebih praktis dibandingkan membentuk lembaga baru atau mengubah undang-undang.
Perbedaan usulan ini menunjukkan bahwa persoalan DCP bukan hanya soal kewajiban menyisihkan uang, melainkan juga menyangkut kepercayaan terhadap lembaga yang akan mengelolanya.
Menjamin Hak Pekerja Saat Perusahaan Bangkrut
Gagasan utama dana cadangan pesangon sebenarnya cukup sederhana: pekerja tidak boleh kehilangan hak hanya karena perusahaan tempatnya bekerja mengalami masalah keuangan.
Selama ini, pembayaran kompensasi PHK dapat menjadi persoalan panjang ketika perusahaan tidak memiliki dana yang cukup. Bahkan, putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap belum tentu mudah dieksekusi apabila pengusaha tidak bersedia membayar.
Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar menilai keberadaan DCP dapat membantu mengatasi persoalan tersebut. Dana yang disiapkan sejak awal diharapkan menjadi sumber pembayaran pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak ketika pekerja mengalami PHK.
"Pekerja akan terlindungi untuk mendapatkan kompensasi PHK (Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, dan Pengantian Hak) ketika mengalami PHK dan berhak mendapatkan kompensasi PHK,” ujar Timboel.
Ia mencontohkan kasus pekerja Sritex yang hingga kini belum mendapatkan kepastian mengenai hak kompensasi PHK. Menurutnya, keberadaan DCP dapat membantu mencegah persoalan serupa apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya.
Manfaat kebijakan ini juga tidak hanya ditujukan kepada pekerja. Timboel menilai pencadangan dana dapat membantu perusahaan mengelola biaya tenaga kerja dengan lebih terencana dan menghindari tekanan arus kas ketika terjadi PHK dalam jumlah besar.
Namun, ekonom BCA David Sumual mengingatkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menyediakan dana tersebut tidak sama. Perusahaan besar umumnya telah memiliki pencadangan pesangon dan pensiun, sedangkan perusahaan kecil berpotensi masih mengandalkan arus kas operasional.
Antara Perlindungan Pekerja dan Beban Perusahaan
Meski bertujuan memperkuat perlindungan pekerja, penerapan dana cadangan pesangon masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Salah satunya mengenai hubungan DCP dengan program perlindungan ketenagakerjaan yang telah berjalan.
Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mengingatkan pemerintah agar merancang mekanisme DCP secara cermat. Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program dana pensiun, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan Jaminan Hari Tua (JHT).
Menurut Nailul, DCP perlu memiliki fungsi yang spesifik, terutama untuk menjamin pembayaran pesangon ketika perusahaan mengalami kepailitan atau kesulitan memenuhi kewajibannya.
Dari sisi pengusaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga meminta pemerintah tidak terburu-buru membangun infrastruktur baru. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menilai pengelolaan dana pesangon perlu diselaraskan dengan program yang sudah tersedia.
"Pesangon mestinya perkuat saja JKP. Plafon dinaikkan supaya bisa mencakup banyak pekerja. Dana cadangan pesangon hendaknya dibangun di atas infrastruktur yang sudah ada, bukan dengan membuat yang baru," tegas Bob.
Sementara itu, Said Iqbal menilai Danantara dapat menjadi alternatif pengelola apabila pemerintah memutuskan menggunakan lembaga tersebut. Ia juga menekankan pentingnya jaminan negara agar dana pekerja tidak disalahgunakan.
Pada akhirnya, keberhasilan DCP tidak hanya ditentukan oleh kewajiban perusahaan menyetorkan dana. Transparansi pengelolaan, kepastian pencairan, serta pembagian fungsi dengan program perlindungan sosial lainnya akan menjadi penentu apakah kebijakan ini benar-benar mampu melindungi pekerja ketika PHK terjadi.