Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengelola Keuangan Haji () mencatat mencapai Rp 188,5 triliun hingga 31 Oktober 2026. Nilai tersebut meningkat 6,9% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya seiring penguatan penempatan dan .
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan total aset BPKH mencapai Rp 195,7 triliun atau tumbuh 7,7% secara tahunan (year on year/yoy).
“Total aset Rp 195,7 triliun atau naik 7,7% secara year on year. Dana kelolaan Rp 188,5 triliun atau mengalami kenaikan 6,9% secara year on year,” ujar Fadlul dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (16/11/2026).
BPKH mengalokasikan 80% dana penempatan dan investasi atau setara Rp 150,3 triliun untuk investasi. Sementara itu, BPKH menempatkan 20% lainnya atau Rp 38,3 triliun dalam instrumen penempatan.
Dari total dana kelolaan, dana Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) mencapai Rp 184,6 triliun atau sekitar 98%. Sementara itu, Dana Abadi Umat (DAU) tercatat Rp 3,9 triliun atau sekitar 2%.
BPKH juga mencatat nilai manfaat sebesar Rp 10,1 triliun, terkoreksi 0,1% secara tahunan. Adapun surplus komprehensif mencapai Rp 600 miliar atau meningkat 4,9% secara tahunan.
Dari sisi imbal hasil, BPKH mencatat total yield sebesar 6,6%. Investasi surat berharga menghasilkan yield 7,02%, penempatan sebesar 5,15%, serta investasi langsung dan investasi lainnya sebesar 4,44%.
Fadlul menyebut BPKH akan memperluas diversifikasi investasi, termasuk mengembangkan investasi langsung untuk meningkatkan nilai manfaat dan menjaga keberlanjutan dana haji.
"Transformasi tersebut mencakup diversifikasi investasi yang terukur, termasuk pengembangan investasi langsung untuk meningkatkan nilai manfaat dan keberlanjutan dana haji," kata Fadlul.
Dari sisi kesehatan keuangan, BPKH mencatat rasio likuiditas wajib sebesar 2,21 kali hingga akhir Oktober 2026. Sementara itu, rasio solvabilitas berada di level 100,59%, atau masih di atas 100%.
Fadlul mengatakan, 2027 menjadi awal transformasi BPKH untuk memperluas peran kelembagaan, memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan kapasitas ekosistem haji, serta menerapkan tata kelola yang baik.
BPKH Kelola Dana Haji Rp 184 Triliun, 70% di Sukuk Negara
Sebelumnya, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengelola keuangan dan dana haji sekitar Rp 184 triliun. Dalam menjalankan mandat tersebut, BPKH menerapkan prinsip kehati-hatian dengan strategi investasi berprofil konservatif.
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, pengelolaan dana haji mempertimbangkan sejumlah aspek. Di antaranya keamanan dana, likuiditas, kesinambungan penyelenggaraan ibadah haji, serta hasil pengembangan keuangan haji.
“BPKH merupakan lembaga yang mengelola keuangan haji, mulai dari penerimaan, pengembangan, pengeluaran, sampai dengan pertanggungjawaban keuangan haji,” ujar Fadlul dikutip dari Antara, Senin (21/9/2026).
Untuk menjalankan mandat tersebut, BPKH menerapkan diversifikasi investasi. Meski demikian, profil risiko konservatif tetap menjadi prinsip utama dalam mengelola dana jamaah.
Sekitar 70% portofolio keuangan haji ditempatkan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara.
“Sekitar 70 persen portofolio masuk ke SBSN atau sukuk negara. Kemudian 5 persen terdiversifikasi ke fund di Islamic Development Bank, misalnya melalui BPKH Limited di Arab Saudi. Sisanya 25 persen kami jaga sebagai likuiditas melalui penempatan deposito di sekitar 30 bank syariah di Indonesia. Pendekatan ini sangat konservatif,” kata Fadlul.
Strategi tersebut menunjukkan BPKH lebih mengutamakan keamanan dan kestabilan pengelolaan dana dibandingkan mengejar imbal hasil tinggi dengan risiko yang lebih besar.
Profil Investasi Konservatif
Fadlul menjelaskan profil investasi konservatif berarti keamanan modal dan stabilitas hasil pengembangan menjadi pertimbangan utama. Karena itu, BPKH tidak mengambil strategi investasi yang terlalu agresif.
“Kalau bicara aman, dana haji aman. Tetapi apakah optimal? Belum. Memang ada mandat bahwa BPKH tidak terlalu agresif. Harus konservatif,” kata dia.
Ia juga menjelaskan setoran awal pendaftaran haji reguler sebesar Rp25 juta merupakan bagian dari dana jamaah yang kemudian dikelola dan dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip kehati-hatian.
“Pengembangan dana jamaah dilakukan dalam jangka panjang. Karena itu pengelolaan harus memperhatikan keamanan, keberlanjutan, dan kebutuhan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji,” kata Fadlul.
Dengan pengelolaan jangka panjang tersebut, kebutuhan likuiditas untuk penyelenggaraan ibadah haji menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam menentukan penempatan dana.
Selain itu, diversifikasi dilakukan agar pengelolaan dana tidak hanya bergantung pada satu instrumen. BPKH tetap menyediakan porsi dana dalam bentuk likuiditas melalui deposito di sejumlah bank syariah.