Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara () Indonesia buka suara mengenai isu penunjukan sebagai pengelolapekerja.
Danantara menegaskan hingga saat ini tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan dari pemerintah untuk mengelola dana tersebut.
Tim Komunikasi Danantara Indonesia menyatakan pihaknya menghormati kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja, termasuk melalui pengaturan dana cadangan pesangon.
"Danantara Indonesia menghormati kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja, termasuk melalui pengaturan dana cadangan pesangon," demikian pernyataan Tim Komunikasi Danantara Indonesia dalam keterangan resmi, Minggu (15/11).
Danantara juga membantah informasi yang menyebut lembaga tersebut telah ditunjuk untuk mengelola dana cadangan pesangon.
"Terkait pemberitaan tersebut, kami menegaskan bahwa Danantara Indonesia tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diberitakan," lanjut pernyataan tersebut.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga membantah informasi yang menyebut pengusaha wajib menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Danantara.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan hingga kini pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana tersebut.
"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon," ujar Indah dalam keterangan resmi, Sabtu (14/11).
Putri menjelaskan ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih membutuhkan peraturan pelaksanaan.
Karena itu, sejumlah aspek teknis belum ditetapkan secara final, termasuk mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, serta mekanisme pertanggungjawaban.
Kemnaker menyatakan penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemangku kepentingan lainnya.
"Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," jelas Indah.
Lebih lanjut, Kemnaker juga menegaskan informasi mengenai Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola dana tersebut belum memiliki dasar penetapan resmi dari pemerintah.