Anggota DPD RI dari Kepulauan Bangka Belitung, Darmansyah Husein, mengatakan akan ada banyak daerah yang menjerit jika pembatasan porsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) diberlakukan.
Hal itu diungkap Darmansyah dalam program forum Senator Menyapa di Studio II CNN Indonesia, Jakarta, Kamis (12/11).
"Saya mungkin diundang di sini selain, tadi karena saya berasal dari daerah yang kaya sumber daya alam, juga saya ikut dalam pembahasan tripartit Undang-Undang HKPD. Inilah yang sebetulnya mengatur mekanisme penerimaan dan transfer ke daerah ini, ya kan? Nah di Undang-Undang itu banyak sekali perubahannya, di antaranya bahwa DAU itu diatur dan diformulasi kembali berdasarkan kinerja daerah," ucap Dramansyah.
Dalam undang-undang tersebut disebutkan pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah paling tinggi 30% dari total belanja APBD. Batasan ini mencakup belanja gaji dan tunjangan untuk Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK), kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD.
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemudian sepakat menunda penerapan ketentuan mandatory spending atau belanja wajib bagi pemerintah daerah (pemda) untuk 2027. Keputusan ini diambil untuk menjaga ruang fiskal daerah di tengah berbagai kebutuhan pembiayaan yang masih tinggi.
Kesepakatan tersebut disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah dalam rapat paripurna persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, Selasa (29/9).
Darmansyah mengatakan banyak pemerintah daerah yang menjerit jika undang-undang sudah mulai diterapkan.
"Salah satu amanat Undang-Undang itu yang sekarang ini jadi isu krusial adalah bahwa pada tahun ini, porsi anggaran untuk operasional atau rutin itu maksimum harus 30%. Itu patokan Undang-Undangnya. Nah, daerah menjerit semua. Menjerit semua! "Kami kalau begini katanya enggak bisa bayar pegawai, PPPK bagaimana dan segala macam itu ya."
"Sebagai gambaran saja, setelah saya lihat anggaran Provinsi Bangka Belitung, itu dana untuk belanja modal itu tinggal 9%! 9%! Ya? Nah belanja untuk operasionalnya 77%! Jadi ini sangat-sangat berat sebetulnya dilihat dari sisi itu ya," ucapnya menambahkan.
Senator Menyapa episode dua membahas seputar Transfer ke Daerah (TKD) yang merupakan instrumen utama kebijakan fiskal nasional untuk menopang pemerataan pembangunan, memperkuat kemampuan keuangan pemerintah daerah, dan memastikan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang memadai.
Instrumen ini mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, serta transfer lainnya. Persoalan yang terus mengemuka meliputi kecukupan dana, keadilan distribusi, kepastian penyaluran, dan mutu belanja daerah.
Sejumlah pembicara yang akan hadir adalah Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi, Anggota DPD RI dari Kepulauan Bangka Belitung Darmansyah Husein, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.
Senator Menyapa Episode II dapat disaksikan melalui CNN Indonesia TV, YouTube CNN Indonesia, dan live streaming di CNNIndonesia.com pada Kamis, 12 November 2026, mulai pukul 19.00 WIB.