Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR menyatakan, harta bandar judi online dapat disita melalui Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.
Hal itu disampaikan Dasco setelah DPR mengesahkan UU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut Dasco, aturan tersebut tidak hanya menyasar aset hasil korupsi, tetapi juga harta yang berkaitan dengan sejumlah tindak pidana yang merugikan masyarakat.
“Misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset,” kata Dasco.
Dasco menjelaskan, pembentukan UU Perampasan Aset bertujuan memastikan hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada masyarakat, terutama para korban.
“Undang-undang perampasan aset ini dapat bermanfaat bahwa hasil kejahatannya akan kembali ke rakyat,” ujarnya.
Sita Aset
Ia mencontohkan kasus terdakwa yang melarikan diri, sementara aset yang berkaitan dengan tindak pidananya masih dapat ditelusuri dan disita.
“Jadi misalnya terdakwanya kabur, tapi kemudian asetnya bisa disita, langsung disita,” katanya.
Terkait kemungkinan penyitaan rekening tidak aktif atau dormant yang berkaitan dengan aktivitas judi online, Dasco kembali menegaskan bahwa harta bandar judol bisa disita.
“Ini salah satu cara memberikan efek jera kepada bandar-bandar yang kemudian pada saat ini beroperasi dan memakan korban rakyat-rakyat kecil yang main judi online,” ujarnya.