Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat Komisi III DPR bersama pemerintah. Rapat membahas pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Rapat yang digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026), ini turut dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati. Rapat juga dihadiri Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath dan Dede Indra Permana.
Kemudian, juga hadir jajaran anggota Komisi III DPR. Sementara itu, dari pihak pemerintah hadir Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto, Wamenkum Eddy Hiariej, serta perwakilan Kemenkeu dan KemenPAN-RB.
"Marilah kita panjatkan puji syukur atas berkenannya kita dapat menghadiri rapat Komisi III DPR dalam rangka pembicaraan tingkat I pengambilan keputusan RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana yang kini telah berubah sesuai hasil pembahasan menjadi RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada siang ini," kata Dasco.
Rapat dinyatakan telah korum atau memenuhi syarat untuk digelar rapat keputusan tingkat I RUU Perampasan Aset. Rapat digelar secara terbuka untuk umum.
Sebelumnya, Panja Komisi III DPR menyetujui laporan hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) RUU Perampasan Aset. Selanjutnya dibahas dalam rapat kerja untuk pengambilan keputusan tingkat pertama.
Wakil Ketua Panja Komisi III DPR Soedeson Tandra mengatakan timus dan timsin telah menyelesaikan tugas merumuskan hasil pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Perampasan Aset. Dalam prosesnya, timus dan timsin turut melibatkan ahli bahasa dan perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter).
"Timus dan timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait seperti penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan," kata Soedeson Tandra dalam rapat Komisi III DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).
Simak juga Video: Komisi III soal RUU Perampasan Aset: Atur Investasi Bodong-Masalah Karhutla