Enggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya tuntas setelah Komisi III DPR RI menggelar 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk serap aspirasi masyarakat, pakar, hingga organisasi.
Dia menyampaikan bahwa RUU itu pada Rabu ini telah resmi disetujui dan selesai pada tingkat satu dan kemudian akan dibawa ke tingkat dua dalam rapat paripurna terdekat, untuk disahkan menjadi undang-undang.
"Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga rancangan undang-undang ini dapat diselesaikan menjadi undang-undang dengan baik," kata Dasco setelah memimpin rapat persetujuan RUU Perampasan Aset di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa RDPU untuk RUU tersebut sudah digelar sejak September 2025. Sejak saat itu, menurut dia, Komisi III DPR RI paling tidak menggelar RDPU sebanyak dua kali setiap pekannya untuk mendengar aspirasi.
"Enggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini. Selama setahun hampir tiap minggu kita, reses pun kemarin kita gas atas perintah Pak Dasco," kata Habiburokhman.
Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa RUU itu juga mempertegas agar perampasan aset tidak dijadikan alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat hukum. Dia memastikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam RUU itu sudah memproteksi agar tidak bisa dimanfaatkan untuk kesewenang-wenangan.
"Peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, insyaallah sudah tertutup," kata dia.