Liputan6.com, Cirebon - Kemudahan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi faktor penting bagi nelayan untuk menunjang aktivitas melaut. Dengan harga yang lebih terjangkau, biaya operasional dapat ditekan sehingga nelayan memiliki dukungan lebih besar untuk mencari nafkah. Manfaat tersebut dirasakan Sobali (57), nelayan asal Cirebon, yang kini lebih mudah memperoleh solar untuk kebutuhan melaut.
“Saya atas nama nelayan mengucapkan terima kasih pemerintah yang telah membantu nelayan sehingga kami mudah membeli solar,” ungkapnya.
Pengalaman serupa dirasakan Rohman (56), nelayan lainnya di Cirebon. Ia mengaku kemudahan mendapatkan solar bersubsidi sangat membantu aktivitasnya saat melaut. Menurutnya, dukungan pemerintah tersebut memberikan kemudahan bagi nelayan dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar.
“Pemerintah benar-benar memberikan kemudahan bagi kami para nelayan,” ujarnya.
Untuk memperluas akses tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah daerah, serta Pertamina Patra Niaga meresmikan integrasi basis data nelayan dengan aplikasi Xstar milik BPH Migas. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan penyaluran BBM bersubsidi sekaligus mempermudah nelayan yang berhak dalam mengakses bahan bakar.
Integrasi Data Dukung Penyaluran BBM Subsidi Tepat Sasaran
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan, integrasi data tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada nelayan.
Menurutnya, BBM menjadi kebutuhan utama dalam kegiatan penangkapan ikan sehingga ketersediaan solar bersubsidi diharapkan dapat membantu menekan biaya operasional.
Upaya tersebut juga sejalan dengan prioritas nasional dalam mewujudkan swasembada pangan dan pengembangan ekonomi sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Sektor perikanan tangkap memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir.
“Pemerintah juga patut dan perlu memastikan bahwa nelayan mendapat dukungan, mulai dari BBM untuk melaut, sarana penanganan hasil tangkapan, hingga akses pemasaran yang secara tematik kita kenal melalui Kampung Nelayan Merah Putih,” ujarnya di Cirebon, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026).
BPH Migas Perkuat Pelayanan BBM untuk Nelayan
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan, integrasi data menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan ketepatan penyaluran BBM bersubsidi. Penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kualitas pelayanan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) juga diperlukan agar nelayan semakin mudah memperoleh BBM.
“Ukuran keberhasilan kita adalah ketika nelayan semakin mudah memperoleh BBM. Ini penting agar manfaat program BBM bersubsidi benar-benar dirasakan oleh keluarga para nelayan yang memang berhak menerimanya,” ungkap Wahyudi.
Saat ini, SPBUN 3845120 Kecamatan Citemu, Kabupaten Cirebon melayani sekitar 300 nelayan di dua Desa, yaitu Desa Bandengan dan Desa Citemu, Kecamatan Mundu. Adapun volume penyaluran BBM saat ini sekitar 198 ribu liter per bulan dan ke depan akan terus bertambah sesuai dengan jumlah nelayan serta frekuensi melaut setiap harinya.
Wahyudi menjelaskan, BPH Migas berkomitmen menjaga kebutuhan BBM subsidi untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian nelayan. Integrasi data tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Khusus di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon, seluruh penyalur telah menggunakan aplikasi Xstar. Dengan demikian, program KKP, seperti Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA), dapat diintegrasikan untuk mendukung pelayanan BBM bersubsidi
"Saat ini pemanfaatannya dilakukan pembaruan (upgrade) terhadap data teknis, agar kelayakan kapal-kapal yang akan melaut setiap hari mendapatkan akses BBM subsidi untuk modal melaut para nelayan," ucapnya.
Nelayan Diingatkan Gunakan BBM Subsidi Sesuai Peruntukan
Dalam kesempatan tersebut, Wahyudi juga menunjukkan bahwa Surat Rekomendasi yang dibawa nelayan merupakan dokumen asli. Surat tersebut memuat identitas nelayan, spesifikasi kapal, jam operasional harian, serta perhitungan akumulasi kebutuhan BBM setiap bulan. Dokumen itu juga mencantumkan nomor SPBU tempat nelayan dapat membeli BBM bersubsidi.
Wahyudi mengingatkan para nelayan agar menggunakan BBM bersubsidi sesuai peruntukannya. Pembelian perlu disesuaikan dengan kebutuhan melaut dan tidak disimpan terlalu lama demi menjaga keselamatan.
“Saya juga titip, karena BBM yang akan digunakan nelayan itu mengandung subsidi dari negara, agar tidak disalahgunakan dan jangan diperjualbelikan kembali,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian KKP Lotharia Latif, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jawa Barat Sumasna, Bupati Cirebon Imron, serta Wakil Direktur II Pertamina Patra Niaga Surya Tri Harto.
(*)