JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani menjadi sasaran intimidasi digital setelah informasi pribadi miliknya beredar di dark web, bagian internet yang memungkinkan penggunanya menyembunyikan identitas. Para pelaku bahkan menawarkan imbalan bagi siapa saja yang bersedia memberikan informasi tambahan tentang Tajani dan keluarganya.
Kasus tersebut mengguncang pemerintahan Italia setelah Tajani mengungkap ancaman itu secara terbuka pada Sabtu (7/11/2026). Menteri yang juga menjabat wakil perdana menteri tersebut menyatakan data pribadinya telah disebarluaskan selama beberapa hari dan digunakan untuk mengumpulkan informasi lebih jauh mengenai orang-orang terdekatnya.
Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni langsung mengecam kejadian tersebut. Ia mengaitkan penyebaran data itu dengan aktivitas peretas pro-Rusia dan menyebut praktik perdagangan informasi pribadi pejabat negara sebagai ancaman serius yang membutuhkan tindakan tegas.
Menurut laporan Reuters dan Associated Press pada 7 November, para pelaku tidak hanya menyebarluaskan informasi yang telah diperoleh. Mereka juga berusaha mendapatkan data tambahan dengan menawarkan pembayaran kepada pihak yang mampu memberikan informasi mengenai Tajani dan anggota keluarganya.
Perkembangan kasus ini mendorong pemerintah Italia meningkatkan perhatian terhadap ancaman siber yang menyasar pejabat negara. Tajani bahkan meminta agar persoalan tersebut menjadi bagian dari pembahasan pertemuan menteri luar negeri negara-negara G7 di Paris, Prancis, pada 9–10 November 2026.
Namun, pemerintah Italia belum menjelaskan secara terperinci jenis informasi pribadi yang telah tersebar. Belum ada pula konfirmasi bahwa dokumen diplomatik rahasia negara atau sistem internal Kementerian Luar Negeri berhasil dibobol dalam peristiwa tersebut.
Hacker Tawarkan Bayaran untuk Informasi Keluarga
Tajani mengungkap bahwa serangan terhadap dirinya berlangsung selama beberapa hari sebelum diketahui publik. Menurutnya, pelaku menyebarkan informasi pribadi melalui jaringan dark web dan secara aktif mencari informasi tambahan.
Dalam pernyataan melalui platform X, Tajani menyebut tindakan tersebut telah menimbulkan ancaman baru terhadap keselamatan dan privasi dirinya maupun keluarganya. Ia menilai pengumpulan informasi itu bukan sekadar pelanggaran data pribadi, melainkan bagian dari upaya intimidasi.
Para pelaku, menurut Tajani, bersedia memberikan pembayaran untuk memperoleh keterangan lebih lanjut mengenai dirinya dan orang-orang terdekatnya. Namun, ia tidak menyebut besaran imbalan yang ditawarkan maupun apakah pembayaran kepada penyedia informasi telah benar-benar dilakukan.
Pola tersebut menunjukkan bahwa ancaman tidak berhenti pada penyebaran informasi yang sudah diperoleh. Pelaku juga berupaya memperluas pengumpulan data melalui pihak lain yang mungkin memiliki akses terhadap kehidupan pribadi target.
Tajani memastikan bahwa dirinya tidak akan mengubah sikap politik maupun kegiatan pemerintahan akibat ancaman tersebut.
"Saya tidak akan terintimidasi dengan cara apa pun," tegas Tajani sebagaimana dilaporkan Associated Press.
Ia menyatakan akan terus menjalankan tugasnya melindungi kepentingan Italia dan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara sekutu. Pemerintah Italia juga akan memperkuat langkah pencegahan untuk menghadapi ancaman digital yang semakin berkembang.
Nama Menlu Italia Masuk Daftar 18 Tokoh
Penyelidikan menunjukkan bahwa Tajani bukan satu-satunya pejabat yang menjadi sasaran. Reuters melaporkan bahwa tangkapan layar dari dark web memperlihatkan foto Tajani dalam daftar berisi 18 orang yang dilabeli sebagai pihak yang memusuhi Federasi Rusia.
Daftar tersebut juga memuat sejumlah pakar keamanan siber. Namun, istilah musuh Rusia yang digunakan dalam daftar itu merupakan pelabelan oleh pihak yang menyebarkannya, bukan status hukum atau penetapan resmi sebuah negara.
Menurut laporan Rai News, sejumlah pejabat Italia lainnya turut menjadi sasaran penyebaran data dan permintaan informasi. Mereka mencakup Kepala Kejaksaan Roma Francesco Lo Voi dan Direktur Kepolisian Pos dan Komunikasi Italia Ivano Gabrielli.
Nama Paolo Tassan-Zanin, wali kota Aviano di Italia utara, juga disebut dalam rangkaian ancaman serupa. Aviano dikenal sebagai lokasi pangkalan udara yang digunakan oleh militer Amerika Serikat.
Kementerian Luar Negeri Italia mengonfirmasi bahwa Tajani telah menyampaikan solidaritas kepada ketiga pejabat tersebut. Kementerian menyatakan mereka menghadapi ancaman sejenis yang berkaitan dengan penyebaran informasi pribadi.
Media Italia Quotidiano Nazionale melaporkan bahwa para tokoh tersebut ditempatkan dalam daftar yang menyerupai pengadilan virtual. Pihak yang mengendalikan halaman itu disebut berusaha mengumpulkan informasi tambahan tentang individu-individu yang telah ditargetkan.
Reuters mengonfirmasi keberadaan daftar 18 orang melalui tangkapan layar yang diperiksa wartawannya. Namun, identitas serta tingkat keterlibatan setiap anggota jaringan yang mengelola daftar tersebut masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
Kelompok Peretas Pro-Rusia Jadi Sorotan
Sejumlah media Italia mengaitkan penyebaran data itu dengan kelompok peretas pro-Rusia NoName057(16). Kelompok tersebut sebelumnya dikenal melakukan serangan siber terhadap lembaga pemerintah dan infrastruktur digital negara-negara yang mendukung Ukraina.
Menurut Rai News, informasi mengenai Tajani dan sejumlah pejabat lainnya diduga telah berada di dark web selama sekitar dua pekan. Kelompok NoName057(16) disebut berada di balik halaman yang memuat daftar nama dan permintaan informasi tambahan tersebut.
Namun, keterkaitan kelompok itu dengan serangan terbaru masih harus dibedakan dari identifikasi pelaku yang telah dibuktikan secara forensik. Pemerintah Italia belum memublikasikan hasil penyelidikan teknis lengkap yang menetapkan seluruh pihak bertanggung jawab.
Perdana Menteri Giorgia Meloni menyatakan solidaritas terhadap Tajani dan mengecam tindakan peretas yang menurutnya memiliki keterkaitan dengan kelompok pro-Rusia. Ia menilai penyebaran informasi pribadi pejabat pemerintah merupakan persoalan keamanan yang tidak boleh dianggap ringan.
Meloni juga memperingatkan bahwa upaya memperjualbelikan informasi pribadi para pejabat dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan individu maupun kepentingan negara. Pemerintah Italia, menurutnya, harus menghadapi persoalan itu dengan ketegasan.
Sementara itu, Rusia belum memberikan penjelasan khusus yang mengakui keterlibatan dalam insiden tersebut. Reuters mencatat Moskow secara konsisten membantah tuduhan keterlibatan dalam operasi peretasan di luar negeri.
Perbedaan tersebut penting karena sebuah kelompok yang menyatakan dukungan politik terhadap Rusia tidak otomatis membuktikan operasi kelompok itu diperintahkan langsung oleh pemerintah atau badan intelijen Rusia.