JAKARTA -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuduh para politikus Partai Demokrat melakukan pemerasan terhadap pejabat pemerintah, donatur, dan pendukung Partai Republik setelah memenangkan pemilu sela Kongres pada Selasa (3/11/2026). Trump bahkan memerintahkan Departemen Kehakiman AS atau Department of Justice (DOJ) menyelidiki tindakan yang menurutnya merupakan ancaman kriminal. Tuduhan tersebut memicu perseteruan baru mengenai kewenangan Kongres untuk mengawasi pemerintahan ketika Demokrat bersiap mengambil alih DPR dan Senat pada Januari 2027.
Melalui unggahan panjang di platform Truth Social pada Sabtu (7/11/2026), Trump mengklaim sejumlah pemimpin Demokrat telah mengirimkan surat ancaman kepada pejabat pemerintah dan para penyumbang dana Partai Republik. Menurut Trump, surat-surat tersebut memuat ancaman pemakzulan, penyelidikan, dan kemungkinan hukuman penjara terhadap mereka yang mendukung pemerintahannya.
Trump menyebut Jaksa Agung Todd Blanche sebagai salah satu pejabat yang menjadi sasaran. Ia juga menuduh Demokrat mengancam para donatur Republik hanya karena afiliasi politik dan dukungan mereka kepada partai tersebut. Presiden Amerika menggambarkan tindakan yang dituduhkannya sebagai pemerasan politik yang harus diproses secara hukum.
"Ini adalah pemerasan tingkat tertinggi dan mereka harus dimintai pertanggungjawaban," tulis Trump, sebagaimana dikutip Reuters, Sabtu (7/11/2026).
Trump selanjutnya memerintahkan Departemen Kehakiman menyelidiki dugaan tindakan kriminal itu. Ia menegaskan perintah tersebut harus segera dijalankan dan meminta Partai Republik tidak membiarkan ancaman yang menurutnya dilakukan Demokrat terus berlangsung.
Namun, Reuters melaporkan bahwa Trump tidak menyertakan bukti yang menunjukkan surat-surat tersebut merupakan tindakan pemerasan menurut hukum pidana. Ia juga tidak mengungkapkan identitas seluruh penerima surat yang disebutnya menghadapi ancaman hukuman penjara.
Perkembangan terbaru terjadi pada Ahad (8/11/2026), ketika Jaksa Agung Todd Blanche menyatakan bahwa penyelidikan pidana terhadap anggota Kongres Demokrat tidak dapat dikesampingkan. Dalam wawancara dengan CNN dan Fox News, Blanche menilai sebagian pernyataan politikus Demokrat telah melampaui fungsi pengawasan legislatif. Meski demikian, ia belum memastikan adanya penyelidikan baru atau menjelaskan secara spesifik dugaan pasal pidana yang dilanggar.
Menurut Axios, sikap Blanche meningkatkan ketegangan antara Gedung Putih dan calon pimpinan Kongres baru. Perdebatan itu berpotensi berkembang menjadi sengketa konstitusional mengenai batas kewenangan pemerintah federal untuk menyelidiki anggota legislatif yang hendak mengawasi cabang eksekutif.
Trump Sebut Demokrat Gunakan Hukum sebagai Senjata Politik
Dalam unggahannya, Trump menuduh Demokrat menggunakan proses hukum untuk menekan orang-orang yang berafiliasi dengan Partai Republik. Ia memakai istilah weaponization dan lawfare, yang menggambarkan penggunaan kewenangan negara maupun instrumen hukum sebagai senjata dalam pertarungan politik.
Menurut Trump, ancaman penyelidikan dan pemakzulan tidak didasarkan pada bukti pelanggaran yang jelas. Ia menyatakan pejabat pemerintah serta para penyumbang dana Partai Republik menghadapi risiko tindakan hukum hanya karena hubungan politik mereka dengan pemerintahannya.
Trump juga menuduh Demokrat menargetkan perusahaan dan individu yang selama dua tahun terakhir mendukung kebijakan ekonomi maupun program pemerintah federal. Presiden menyebut ancaman penjara terhadap donatur politik sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan.
Namun, dokumen yang diberitakan sejumlah media Amerika menunjukkan bahwa sebagian surat yang dikirim anggota Kongres Demokrat merupakan permintaan informasi mengenai sumbangan perusahaan kepada proyek pembangunan ballroom baru Gedung Putih. Surat-surat itu berisi pertanyaan mengenai besaran donasi, proses penggalangan dana, serta kemungkinan hubungan antara donasi dan kepentingan bisnis perusahaan di hadapan pemerintah.
Reuters pada Kamis (5/11/2026) melaporkan Senator Demokrat Richard Blumenthal mengirimkan permintaan dokumen kepada sejumlah perusahaan teknologi besar serta Ketua Federal Communications Commission (FCC), Brendan Carr. Permintaan tersebut berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam proyek ballroom Gedung Putih dan keputusan regulasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan penyumbang.
Blumenthal meminta perusahaan seperti Apple, Meta, Google, Nvidia, Amazon, dan Microsoft menyerahkan dokumen terkait sumbangan mereka. Ia juga memperingatkan bahwa Kongres dapat menggunakan kewenangan pemanggilan dokumen atau subpoena apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi setelah pergantian kepemimpinan pada Januari.
Dalam sistem hukum Amerika, permintaan dokumen melalui mekanisme pengawasan Kongres tidak secara otomatis merupakan pemerasan. Namun, perusahaan ataupun pejabat yang menerima permintaan tersebut tetap mempunyai hak untuk mempersoalkan cakupan, dasar hukum, serta kewenangan pemanggilan melalui proses yang tersedia.