Sekjen Partai Gerindra Sugiono berbicara soal rencana para pimpinan partai politik bertemu setelah terbongkarnya kasus penyadapan ilegal yang dilakukan oleh eks Kepala Staf Presiden (KSP) Listyo Sigit Prabowo dkk terhadap Presiden Prabowo Subianto. Partai Demokrat mendukung rencana itu.
"Iya, kita dukung banget pertemuan para ketum parpol untuk membahas dan mengawal kasus ini agar seluruh rangkaian penyidikan ini berjalan secara terbuka, obyektif, dan sesuai dengan asas kebenaran dan keadilan," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Kamis (5/11/2026).
Herzaky menegaskan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendukung kasus ini agar dibongkar hingga tuntas. Menurutnya, kasus ini terindikasi makar.
"Ketum kami, Mas AHY sudah menyampaikan mendukung penuh dan berada bersama Bapak Presiden Prabowo untuk bongkar total sampai tuntas penyadapan ini," katanya.
"Karena ini masalah sangat serius dan fundamental. Sudah mengarah ke makar. Bisa-bisanya seorang Presiden disadap oleh orang dalam pemerintahan. Berita ini sangat mengagetkan kita semua," tambahnya.
Kemudian, Herzaky juga meminta agar Polri bisa mengusut motif serta dalang dari penyadapan itu.
"Kita ingin didalami apa intensinya, motifnya. Lalu, siapa otak dari semua ini. Mari kita semua dukung Polri usut tuntas ini dan buka seterang-terangnya. Tidak boleh ada tebang pilih dalam pengusutannya," ujarnya.
Sebelumnya, Sugiono membicarakan peluang para pimpinan partai politik bertemu setelah terbongkarnya kasus penyadapan ilegal kepada Prabowo. Ia menilai kemungkinan itu bisa saja terjadi.
"Ya, bisa jadi. Bisa jadi," kata Sugiono kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11).
Di sisi lain, Sugiono mengatakan bahwa Gerindra sangat heran dengan kasus tersebut. Ia lantas mempertanyakan motif penyadapan itu dan meminta dugaan makar didalami.
"Sesuatu yang menurut saya, sesuatu yang luar biasa ya, sangat disayangkan, kemudian juga kami di Gerindra berpandangan apa sih motifnya, apa sih dasarnya, kan seperti itu. Penyadapan dilakukan kepada kepala pemerintahan, kepada Presiden dalam hal ini oleh institusi yang berada di bawah beliau, ya," kata Sugiono.
"Kalau saya sih berpendapat bahwa ini merupakan satu bentuk insubordinasi, ya. Insubordinasi, kemudian bisa jadi kemudian juga ditemukan motif-motif yang mengarah ke makar kepada Presiden," sambungnya.