Kuasa hukum Mercy Sihombing, mengatakan putusan PTUN Jakarta menggugurkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA tetap menjadi kemenangan pihaknya.
"Meskipun gugatan gugur, itu sejatinya Bu Mercy menang, karena memang pada dasarnya yang diinginkan gugatan, surat keterangannya dibatalkan dan itu sudah terjadi," ujar Denny di PTUN Jakarta, Kamis (12/11).
Mercy merupakan penggugat dalam gugatan di PTUN Jakarta terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka.
Dalam sidang lanjutan Kamis (12/11), PTUN Jakarta menyatakan bahwa gugatan penggugat gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara.
"Mengadili. Satu, menyatakan gugatan penggugat gugur. Kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah," ujar Ketua Majelis Hakim Rahmadi.
Terlepas dari gugurnya gugatan, Denny menyebut justru pihaknya yang menginginkan hasil putusan tersebut. Hal ini dikarenakan pihak penggugat telah meminta gugatannya untuk dicabut.
"Karena dengan putusan Mahkamah Agung, objek gugatan dinyatakan batal dan memerintahkan pencabutan kementerian, dan kementerian sudah bersurat bahwa objek gugatan memang sudah dicabut oleh Dirjen. Karena itu, gugatan ini sudah kehilangan objek dan memang kemudian jalan keluarnya adalah gugatan dinyatakan gugur," ujarnya.
Denny mengatakan putusan majelis telah menangkap aspirasi, kedaulatan rakyat, situasi, hingga kondisi demokrasi.
Ia juga menekankan pentingnya putusan hakim yang menyatakan bahwa tidak dapat diajukan lagi upaya hukum.
"Jadi ini sudah putusan yang majelis tadi sampaikan juga final and binding. Karena ya mungkin saja pihak tergugat intervensi terutama Saudara Gibran Rakabuming Raka, mungkin mengajukan banding," ujarnya.
Di sisi lain, kata Denny, jika gugatan dilanjutkan maka akan menjadi sebuah masalah. Sehingga, gugurnya gugatan sudah menjadi pemenuhan terhadap keinginan pihak penggugat.
Sementara itu, Mercy Sihombing, selaku penggugat memberikan apresiasinya kepada PTUN yang sebenarnya telah mengabulkan petitumnya.
Ia juga menyampaikan peringatan agar tidak ada lagi oknum yang mencoba untuk mempermainkan pendidikan.
"Jadi jangan sampai ada oknum, ya, jangan sampai ada oknum yang mencoba-coba bermain-main untuk menyatakan pendidikannya ternyata setelah kita periksa itu bodong," katanya.
Sebelumnya kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi menyebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak objektif dalam putusannya.
"Hari ini kami melihat tidak objektif Majelis Hakim di dalam mengambil sikap dan keputusan, sehingga tatanan hukum acara kita ini diabaikan secara prosedural," kata Rully.