Untuk kategori ini, pengurangan turun menjadi 50 persen pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027 dan 25 persen pada 1 April hingga 30 Juni 2027
Banjarmasin (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) memberikan keringanan sanksi administratif perpajakan hingga 100 persen kepada wajib pajak untuk membantu penyelesaian kewajiban pajak, dengan besaran pengurangan bergantung pada jenis sanksi dan waktu pelunasan atau pelaporan.
“Peningkatan kepatuhan pajak penting untuk mendukung penerimaan negara yang digunakan membiayai pembangunan dan pelayanan publik,” kata Kepala Kanwil DJP Kalselteng Anton Budhi Setiawan pada Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis.
Berdasarkan jenis sanksi tersebut, ia menyebutkan jika wajib pajak membayar pajak dimulai dari sekarang sampai dengan 31 Desember 2026, sanksi yang ada akan dihapuskan 100 persen.
“Nah, itu bertahap nanti kalau di Januari 2027 sampai dan seterusnya itu akan bertahap penghapusan 90 persen sampai kemudian maksimal di 50 persen. Jadi, saya berharap ajukanlah di tahun ini karena akan mendapatkan penghapusan sanksi 100 persen,” ujar Anton.
Kepala Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan DJP Kalselteng Mas Eko Affandi menjelaskan PMK Nomor 71 Tahun 2026 merupakan perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 yang menyempurnakan tata cara pengurangan dan penghapusan sanksi administratif, termasuk denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Salah satu perubahan penting adalah penambahan Pasal 27A yang memberikan kewenangan kepada DJP untuk mengurangi atau menghapus sanksi administratif serta mengurangi denda administratif PBB dalam rangka mendorong perekonomian nasional.
Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Kalselteng Ganung Harnawa memaparkan fasilitas tersebut mencakup sanksi keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), pembetulan SPT yang mengakibatkan kurang bayar, keterlambatan pembayaran pajak, pelanggaran faktur pajak, sanksi hasil pemeriksaan, penagihan pajak, hingga denda administratif PBB.
Khusus kategori sanksi keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 dan sebelumnya serta SPT Masa September 2026 dan sebelumnya yang berstatus kurang bayar, wajib pajak dapat memperoleh pengurangan 100 persen apabila menyampaikan SPT pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026.
“Untuk kategori ini, pengurangan turun menjadi 50 persen pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027 dan 25 persen pada 1 April hingga 30 Juni 2027,” katanya.
DJP juga memberlakukan skema bertahap tersebut untuk sejumlah kategori lain, seperti bunga akibat pembetulan SPT dan keterlambatan pembayaran pajak, dengan persyaratan khusus sesuai jenis kewajiban. Sementara itu, untuk sanksi tertentu akibat pemeriksaan, penagihan, dan denda PBB, besaran pengurangan bergantung pada waktu penerbitan ketetapan serta pelunasan pokok pajak.
Selain skema tersebut, terdapat fasilitas pengurangan 90 persen dan 75 persen untuk kategori tertentu, termasuk sanksi terkait faktur pajak dan kewajiban perpajakan yang pokok pajaknya telah dilunasi sebelum 8 Oktober 2026, dengan persyaratan pembayaran sebagian sanksi administratif sesuai jadwal yang ditetapkan.
Adapun sanksi bunga Program Pengungkapan Sukarela (PPS) memiliki ketentuan tersendiri. Wajib pajak berkesempatan memperoleh pengurangan 100 persen apabila melunasi pokok pajak paling lambat satu bulan setelah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terbit, dengan ketentuan SKPKB diterbitkan pada 8 Oktober 2026 hingga 31 Desember 2027 dan pokok pajak dilunasi paling lambat 31 Desember 2027.
Berdasarkan KEP-239/PJ/2026, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dapat disampaikan paling lambat 1 Oktober 2028. Batas pengajuan tersebut berbeda dengan periode untuk memperoleh besaran pengurangan tertentu karena setiap kategori memiliki tenggat pelunasan atau pelaporan masing-masing.
Dalam pengajuan permohonan, DJP menegaskan wajib pajak harus memenuhi persyaratan, antara lain menyatakan sanksi administratif timbul akibat kekhilafan atau bukan karena kesalahan, tidak sedang mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya atau telah mencabut pengajuan tersebut, serta memastikan sanksi yang dimohonkan belum dibayar atau dilunasi.
Ganung mengatakan kebijakan tersebut bukan penghapusan utang pajak karena wajib pajak tetap wajib melunasi pokok pajak. Namun, perubahan mekanisme pembayaran dalam PMK Nomor 71 Tahun 2026 memungkinkan setiap pembayaran diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi pokok utang pajak sebelum dialokasikan untuk sanksi administratif.
Dari perspektif dunia usaha, pengurangan beban sanksi diharapkan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperbaiki administrasi perpajakan, mengalokasikan sumber daya secara lebih optimal, serta menjaga keberlangsungan kegiatan usaha sekaligus memenuhi kewajiban kepada negara.
Sosialisasi tersebut melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ikatan Notaris Indonesia (INI), serta sejumlah paguyuban masyarakat di Kalimantan Selatan.
DJP Kalselteng mengimbau wajib pajak meninjau kembali pemenuhan kewajiban perpajakan masing-masing serta berkonsultasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar apabila membutuhkan penjelasan mengenai persyaratan dan pemanfaatan fasilitas tersebut.