Direktorat Jenderal Pajak () masih harus mengumpulkan penerimaan sekitar Rp500 triliun hingga akhir tahun untuk memenuhi target tahun ini sebesar Rp2.357,7 triliun.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengatakan angka tersebut merupakan perkiraan kebutuhan penerimaan yang harus dihimpun pada November dan Desember 2026. Rincian lebih lanjut, kata dia, akan disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa.
"Angka detailnya besok (konferensi pers APBN KiTa) akan kami sampaikan. Tetapi kira-kira kita masih membutuhkan sekitar Rp500 triliun di November dan Desember," ujar Bimo dalam Media Gathering DJP 2026 di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11).
Untuk mengejar penerimaan tersebut, DJP menyiapkan sejumlah kebijakan, antara lain pemungutan pajak melalui lokapasar (marketplace), program pengurangan sanksi administrasi, serta penerapan pajak minimum global atau global minimum tax.
Selain mengandalkan kebijakan perpajakan, DJP juga memperkuat upaya administrasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Bimo mengatakan pendekatan kepada wajib pajak tidak hanya dilakukan melalui penegakan aturan, tetapi juga melalui komunikasi yang lebih konsisten.
DJP turut meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan melakukan fungsionalisasi lini bisnis. Menurut Bimo, penataan jabatan fungsional membuat kinerja pegawai lebih terukur melalui indeks kinerja individu.
Langkah tersebut mulai diterapkan secara bertahap di sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP), termasuk KPP di bawah Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Khusus.
Bimo mengklaim fungsionalisasi tersebut meningkatkan aktivitas dan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan sekitar 65 persen pada periode Agustus 2025 hingga 2026. Sementara itu, aktivitas pemeriksaan pajak meningkat sekitar 25 persen.
Dari sisi teknologi, DJP juga terus menyempurnakan sistem administrasi perpajakan Coretax, termasuk fitur analitik dan analitik berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
"Fitur-fitur tersebut kini semakin terintegrasi dalam sistem Coretax untuk mendukung pengawasan dan pengumpulan penerimaan," jelasnya.
Bimo mengatakan DJP juga memperkuat koordinasi dengan direktorat jenderal terkait untuk memastikan penerimaan negara dapat menopang ketahanan APBN dan perekonomian.
"Kami optimistis dan yang penting memang kami juga bergerak secara lebih terintegrasi dengan dirjen-dirjen terkait untuk memastikan APBN tetap resilien, tetap tangguh, sebagai upaya memastikan perekonomian tetap tangguh," ujar Bimo.