DJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak atau () menemukan indikasi 1,9 juta menghapus bukti pemotongan pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan () Tahunan Pajak Penghasilan () Tahun Pajak 2025. Dari temuan tersebut, DJP mengidentifikasi 475.698 wajib pajak dengan potensi pajak dari bukti potong yang dihapus mencapai Rp 2,01 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, penghapusan bukti potong tersebut berpotensi membuat nilai pajak kurang bayar menjadi nihil atau lebih kecil dari kewajiban sebenarnya.

"Kalau secara total, terindikasi ada 1,9 juta wajib pajak yang menghapus bukti potong,” kata Bimo kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan hasil penelitian DJP, terdapat sekitar 3,72 juta bukti pemotongan pajak yang terindikasi dihapus dari sistem Coretax. Namun, DJP memprioritaskan pengiriman peringatan kepada 475.698 wajib pajak yang menghapus bukti potong dengan nilai PPh minimal Rp 100 ribu.

DJP telah mengirimkan email pengingat secara serentak kepada wajib pajak tersebut agar mereka segera membetulkan SPT Tahunan 2025 secara mandiri.

"Sebagai tindak lanjut, kantor pusat DJP menurunkan data dan langsung mengirimkan pesan pengingat berupa simultaneous email kepada seluruh wajib pajak yang bersangkutan supaya secara mandiri melakukan pembetulan SPT Tahunan 2025,” ujar Bimo.

Dari kelompok wajib pajak yang menjadi sasaran, sebanyak 312.546 orang menghapus bukti potong dengan nilai PPh Rp 100 ribu hingga Rp 1 juta. Sementara itu, sebanyak 26.760 wajib pajak menghapus bukti potong dengan nilai Rp 10 juta hingga Rp 100 juta, dengan potensi pajak sekitar Rp 720 miliar.

DJP juga menemukan 71 wajib pajak dengan nilai pemotongan di atas Rp 1 miliar.

Bimo menjelaskan, DJP menentukan sasaran berdasarkan validitas bukti pemotongan, pelaporan oleh pihak pemotong, jenis pajak nonfinal, serta kesesuaian NPWP dalam bukti potong dan SPT Tahunan 2025. DJP juga menetapkan batas minimal nilai PPh yang dihapus sebesar Rp 100 ribu.

DJP menggunakan pendekatan behavioral insight atau pemahaman perilaku untuk mendorong pembetulan SPT dan meningkatkan kepatuhan sukarela. Melalui pendekatan tersebut, DJP mengutamakan komunikasi persuasif dibandingkan ancaman penegakan hukum.

"Tujuannya memperbaiki mutu kepatuhan, memperbaiki kepatuhan sukarela, dengan memahami perilaku wajib pajak," ujar Bimo.

Sistem Coretax sebenarnya memungkinkan wajib pajak melihat bukti pemotongan pajak yang telah dilaporkan pemberi kerja atau pihak pemotong. Data tersebut juga tersedia secara otomatis melalui fitur pre-populated dalam pelaporan SPT Tahunan.