Nasional

DJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong SPT Tahunan, Bakal Diminta Revisi?

DJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong SPT Tahunan, Bakal Diminta Revisi?

BOGOR — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan sebanyak 1,9 juta wajib pajak menghapus bukti potong saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, perilaku tersebut bertujuan mengubah status kurang bayar atau lebih bayar pada SPT Tahunan menjadi nihil.

“Kalau secara total, terindikasi ada 1,9 juta wajib pajak yang menghapus bukti potong,” kata Bimo dalam taklimat media di Bogor, Jawa Barat, pekan lalu.

Menurut Bimo, DJP menyasar 475.698 wajib pajak dengan jumlah bukti pemotongan yang terindikasi dihapus dari Coretax sekitar 3.722.959 bukti potong dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025.

Namun, DJP hanya mengirimkan pesan kepada wajib pajak yang menghapus bukti potong dengan nilai PPh paling sedikit Rp 100 ribu.

Dari kelompok tersebut, sebanyak 312.546 wajib pajak memiliki nilai PPh antara Rp 100 ribu hingga Rp 1 juta. Sementara itu, terdapat 71 wajib pajak dengan nilai pemotongan di atas Rp 1 miliar.

DJP juga mencatat kelompok dengan nilai PPh Rp 10 juta hingga Rp 100 juta mencakup 26.760 wajib pajak, dengan total nilai sekitar Rp 720 miliar.

Sebagai tindak lanjut, DJP mengirimkan email pengingat kepada wajib pajak yang bersangkutan agar melakukan pembetulan SPT Tahunan 2025 secara mandiri.

Pengiriman pesan tersebut menggunakan pendekatan behavioral insight, yakni komunikasi yang dirancang untuk mendorong kepatuhan sukarela tanpa langsung menekankan ancaman sanksi.

“Tujuannya memperbaiki mutu kepatuhan, memperbaiki kepatuhan sukarela, dengan memahami perilaku wajib pajak,” jelasnya.

DJP memastikan penentuan sasaran dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria. Kriteria tersebut antara lain bukti pemotongan berstatus valid dan telah dilaporkan oleh penerbit, merupakan pajak nonfinal, nilai PPh dari seluruh bukti potong yang dihapus mencapai minimal Rp 100 ribu, serta memiliki NPWP yang sesuai dengan SPT Tahunan.

 

sumber : Antara