Anggota DPR dari Fraksi Golkar mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti putusan MA yang membatalkan surat penyeteraan ijazah SMA .
Doli mengaku dirinya lebih memilih hak menyatakan mendapat alih-alih menggunakan hak angket yang prosesnya bisa lebih panjang.
"Saya orang yang mendorong DPR tidak perlu lagi untuk apa namanya melalui hak-hak yang lain. DPR itu kan punya tiga hak: hak interpelasi, hak angket, dan kemudian hak menyatakan pendapat," ujar Doli di kompleks parlemen, Senin (9/11).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan perbedaan di antara tiga hak tersebut.
Pertama, hak interpelasi yang berarti hak bertanya. Padahal, dalam kasus polemik ijazah Gibran, tak ada yang perlu ditanyakan.
Kedua, hak angket yang berati hak menyelidiki. Sementara, putusan MA telah memberikan fakta hukum yang jelas. Sehingga, kata dia, DPR hanya perlu menggunakan hak menyatakan pendapat.
"Makanya dari awal saya mengatakan, hak yang relevan yang digunakan oleh DPR dalam kaitan putusan MK pada saat itu, apalagi sekarang sudah ada putusan MA, itu hak menyatakan pendapat," kata Doli.
Dia mengaku usulan itu juga telah disampaikan dalam komunikasi dengan fraksi-fraksi lain di DPR.
"Jadi kalau standing position saya kita bicaranya kalau menggunakan hak, itu menggunakan hak menyatakan pendapat, bukan hak angket," kata Doli.
Usulan hak menyatakan pendapat oleh DPR untuk merespons kasus Gibran juga disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Hasto mengaku pihaknya telah banyak menerima usulan dari berbagai kelompok masyarakat agar PDIP ikut mengajukan hak menyatakan pendapat di DPR karena dianggap sebagai pilihan paling rasional.
"Sehingga banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini," ujar Hasto di Sekolah Partai, Jakarta, Senin (9/11).
Hak menyatakan DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan dipertegas melalui Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
Pasal 79 ayat (4) UU MD3 menyatakan, DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Hak menyatakan pendapat bisa diproses setelah diusulkan minimal 25 anggota DPR. Namun, untuk disahkan menjadi sikap resmi, hak menyatakan pendapat harus disetujui dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota.
Terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku akan segera memproses usulan untuk menindaklanjuti putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.
Dasco mengatakan bahwa usulan tersebut baru akan diproses pada Selasa (10/11) usai DPR memasuki masa sidang pascareses.
Dasco mengakui pihaknya telah banyak menerima usulan dari sejumlah pihak untuk memproses atau menindaklanjuti polemik ijazah Gibran. Usulan datang dari organisasi masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi.
Namun, karena DPR masih dalam masa reses, pembahasan baru dilakukan secara informal. Menurut dia, proses secara resmi baru akan dimulai dalam masa sidang DPR yang akan dibuka besok.
"Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," kata Dasco.