Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman memastikan, RUU Perampasan Aset yang esok akan disahkan sebagai Undang-Undang tidak akan menjadi alat bagi aparat penegak hukum (APH) untuk memeras pihak-pihak tertentu.
Ia bilang, di dalam RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah dibuat skema yang mencegah tindakan penyelewengan pemerasan oleh APH.
"Dipertegas kekhawatiran masyarakat terkaitnya dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi, sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, insyaallah sudah tertutup," kata Habiburokhman di Komisi III DPR, Rabu (18/11/2026).
Meski begitu, ia belum mendetailkan skema yang dimaksud. Dalam laporan akhir panitia kerja saat pengesahan tingkat I RUU Perampasan Aset, Habiburokhman hanya menegaskan 10 poin penting dari RUU itu, sebagaimana berikut ini:
1. Judul, prinsip, dan azas hukum
Dalam pembahasan ini yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektitivitas, proporsionalitas, akuntabiltias, dan perlindungan HAM.
2. Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai dan kriteria dalam perampasan aset terkait tindak pindana korupsi dan lainnya
Termasuk penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi, serta berdampak kepada masyarakat banyak seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong, yang menurut Habiburrokhman jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan.
3. Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada tindak pidana korupsi dan lainnya
Dalam pengaturannya ini termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Pengaturan prosedur, pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa putusan pidana
Pengaturan prosedur ini dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
5. Jaminan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik dengan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang.
6. Jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.
7. Tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana
Dilakukan oleh badan yang kompeten dalam melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian, serta pelepasannya.
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.
9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan
Terkait ini, pengaturan dilakukan agar perampasan aset tidak semata-mata digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum
10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabiltias.
"Demikian laporan panja Komisi III DPR tentang RUU perampasan aset terkait tindak pidana korupsi agar menjadi pertimbangan komisi III DPR untuk dilanjutkan pembahasan tingkat selanjutnya bersama pemerintah," ucap Habiburrokhman yang juga merupakan Ketua Panja RUU Perampasan Aset.
[Gambas:Video CNBC]