Politik

DPR Desak Pengembang Wujudkan Hunian Berimbang untuk MBR

DPR Desak Pengembang Wujudkan Hunian Berimbang untuk MBR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mendesak para pengembang perumahan untuk merealisasikan kewajiban pembangunan hunian berimbang. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau.

Ridwan menegaskan bahwa kebijakan hunian berimbang bukan sekadar formalitas administratif bagi pengembang. "Kami memandang hunian berimbang bukan sekadar kewajiban administratif pengembang, melainkan instrumen keadilan agar masyarakat berpenghasilan rendah juga memperoleh akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mewajibkan setiap badan hukum pembangun perumahan untuk menerapkan konsep hunian berimbang. Khusus untuk pembangunan perumahan skala besar, kewajiban tersebut harus dipenuhi dalam satu hamparan.

Komposisi 1:2:3 untuk Skala Besar

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), lanjut Ridwan, menegaskan bahwa pembangunan di atas 3.000 unit wajib memenuhi komposisi tertentu. Aturannya adalah satu rumah mewah, minimal dua rumah menengah, dan minimal tiga rumah sederhana.

Desakan ini semakin mendesak mengingat angka backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih mencapai 9,64 juta rumah tangga. Di sisi lain, kemampuan anggaran negara untuk mendukung Program 3 Juta Rumah juga sangat terbatas.

Kementerian PKP sendiri telah menegaskan komitmennya untuk memperkuat kebijakan hunian berimbang sebagai strategi memperluas akses MBR terhadap rumah layak huni. Pada pembangunan perumahan skala besar di atas 3.000 unit, pengembang wajib menerapkan komposisi hunian berimbang 1:2:3 yang dibangun dalam satu hamparan.

Selain penguatan kebijakan hunian berimbang, Kementerian PKP juga mendorong penyempurnaan berbagai regulasi pendukung. Beberapa di antaranya terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi daerah, skema pembiayaan lahan, serta pengembangan hunian vertikal bersubsidi untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap rumah layak huni.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara