Politik

DPR dukung Polri tertibkan tambang ilegal hingga tindak pembeking

DPR dukung Polri tertibkan tambang ilegal hingga tindak pembeking
Langkah Kapolri ini sangat tepat dan harus segera dieksekusi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah Polri mendata seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia sebagai upaya memetakan dan menertibkan aktivitas pertambangan ilegal, termasuk menindak tegas pihak yang menjadi pembeking.

Menurut Sahroni, pendataan IUP diperlukan untuk mengidentifikasi perusahaan pertambangan yang beroperasi secara legal maupun ilegal sekaligus memastikan kegiatan pertambangan memberikan kontribusi bagi negara.

“Langkah Kapolri ini sangat tepat dan harus segera dieksekusi. Kita harus tahu secara jelas mana perusahaan tambang yang punya izin dan taat aturan, mana yang beroperasi secara ilegal dan justru merampok kekayaan negara. Ini juga sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo yang sangat ingin memberantas tambang ilegal sampai ke akar-akarnya, termasuk menindak oknum-oknum aparat yang terbukti masih berani menjadi beking tambang ilegal. Saya yakin Polri dan pihak terkait lainnya mampu lakukan ini,” ujar Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Sahroni menegaskan, penertiban pertambangan ilegal harus menyasar seluruh pihak yang terlibat, termasuk oknum aparat yang terbukti melindungi praktik pertambangan tanpa izin. Menurut dia, penindakan hingga ke pihak yang menjadi pembeking penting agar pemberantasan tambang ilegal tidak berhenti pada pelaku di lapangan.

Selain persoalan perizinan, dia meminta Polri turut memeriksa kepatuhan perusahaan pertambangan terhadap ketentuan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), pengelolaan risiko, serta dampak kegiatan tambang terhadap masyarakat sekitar.

“Dan jangan hanya bicara punya izin atau tidak, tetapi juga harus diperiksa bagaimana kepatuhan terhadap AMDAL, pengelolaan risiko, dan dampak terhadap masyarakat sekitarnya. Sebab, kalau terjadi kerusakan lingkungan atau bencana akibat aktivitas tambang yang tidak bertanggung jawab, masyarakat yang paling dulu menanggung akibatnya dan negara juga harus turun tangan menanggung kerugiannya,” ujar Sahroni.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan Polri akan mendata seluruh IUP di Indonesia untuk menentukan prioritas penertiban pertambangan ilegal. Pendataan tersebut akan dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.

Suyudi menegaskan penertiban akan difokuskan pada kegiatan pertambangan yang tidak memiliki dasar hukum dan merugikan negara. Sementara itu, Polri tetap berkomitmen mengawal perusahaan pertambangan yang menjalankan kegiatan secara legal guna mendukung iklim investasi di Indonesia.