Politik

DPR sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang

DPR sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang

ANTARA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 masa sidang II 2026-2027 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11). Pengesahan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi empat pimpinan DPR lain serta dihadiri oleh 361 dari 573 anggota DPR RI. (Nico Anggriawan/Ibnu Zaki/Agha Yuninda Maulana/Winanto)