REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR RI memfinalisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Hal itu setelah dalam beberapa waktu terakhir ini membahas dan mendiskusikan isi substansi RUU tersebut.
Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra menjelaskan, tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) telah menyelesaikan tugasnya dalam merumuskan sejumlah hasil pembahasan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perampasan Aset. RUU itu diproyeksikan disahkan pada Desember 2026.
"Timus dan timsin juga telah melakukan penelusuran terhadap bagian penjelasan untuk dapat disinkronisasikan, disesuaikan serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan di tingkat Panja," kata Soedeson di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).