JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah menerima surat dari Presiden terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana. Surat tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan RUU Perampasan Aset antara DPR dan pemerintah.
Hal itu disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Rapat tersebut sekaligus menandai dimulainya kembali masa persidangan DPR setelah menjalani masa reses.
Dalam penyampaian di hadapan anggota dewan, Puan mengungkapkan surat Presiden (surpres) tersebut bernomor R-58 tertanggal 27 Oktober 2026. Surat itu berisi penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU Perampasan Aset.
"Sidang Dewan yang kami hormati, perlu kami beritahukan pula bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden yaitu R-58 tanggal 27 Oktober hal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana," kata Puan, Selasa (10/11/2026).
Puan mengatakan, surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku di DPR.
"Surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku," katanya.