REPUBLIKA.CO.ID, AMBON, – Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends mengusulkan pengaturan dana khusus bagi daerah kepulauan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Usulan ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan dan keterbatasan pendanaan yang selama ini dialami wilayah berciri kepulauan, termasuk Maluku.
"Yang menjadi kekhususan pertama adalah karakteristik geografisnya. Luas laut lebih besar dari luas darat, kemudian kendala geografis yang begitu rumit, pulau-pulau yang jumlahnya ribuan, serta tantangan konektivitas," kata Mercy melalui keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Senin (9/11).
Ia menjelaskan, RUU tersebut dirancang menggunakan pendekatan lex specialis atau pengaturan hukum khusus. Pendekatan ini mempertimbangkan karakteristik geografis, tantangan konektivitas, keterbatasan infrastruktur, serta kebutuhan pelayanan dasar masyarakat kepulauan.
Menurut Mercy, karakteristik wilayah kepulauan sangat berbeda dengan daratan. Wilayah ini memiliki laut yang lebih luas dan jumlah pulau yang sangat banyak, sehingga secara langsung memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan publik dan pembangunan.
Mekanisme Pendanaan Saat Ini Dinilai Belum Memadai
Mercy menilai mekanisme pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan struktural yang dihadapi wilayah kepulauan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan kewenangan pemerintah daerah dan dukungan pendanaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik wilayah tersebut.
"Karena itu, diperlukan instrumen pendanaan khusus berupa dana kepulauan di luar mekanisme transfer ke daerah yang berlaku umum," ujarnya.
Pengaturan dana khusus tersebut, kata dia, diharapkan dapat mempertimbangkan beban pelayanan publik dan kebutuhan pembangunan di daerah kepulauan yang selama ini menghadapi kendala geografis yang berat.
Dengan skema pendanaan yang lebih proporsional, pemerintah daerah diharapkan memiliki dukungan yang memadai untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Regulasi ini juga diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, konektivitas antarpulau, pelayanan publik, dan pengembangan sektor maritim melalui dukungan kewenangan serta pendanaan yang lebih proporsional.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.