Denpasar (ANTARA) - DPRD Bali membagikan kerja-kerja Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) kepada dua perguruan tinggi untuk diteliti sebagai kajian akademik.
"Ini hal baru, dunia kampus mulai merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap alam Bali, mereka tidak hanya berdiskusi, tetapi juga turun langsung mempelajari bagaimana pengawasan terhadap tata ruang dilakukan," kata Anggota Komisi I sekaligus Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha.
Supartha di Denpasar, Selasa menyambut positif ketertarikan mahasiswa Universitas Udayana dan Undiknas Denpasar yang menjadikan kinerja Pansus TRAP sebagai objek pembelajaran langsung di lapangan.
Ia menilai bahwa menjaga alam dan ruang Bali bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah saja, melainkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan.
Dewan berharap temuan dari penelitian perguruan tinggi tersebut dapat memperluas pemahaman publik sekaligus mampu dikembangkan menjadi rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas.
Semakin banyak kalangan akademisi yang mempelajari hasil kerja pansus, maka semakin terbuka pula ruang untuk memperluas pemahaman publik mengenai pentingnya pengawasan tata ruang, perlindungan aset, dan penegakan aturan perizinan.
"Harapan saya, ilmu yang didapatkan dari pengalaman Pansus TRAP ini bisa menjadi bekal bagi mahasiswa, mereka harus memahami bagaimana tata ruang, aset, dan perizinan dikelola dengan baik agar pembangunan Bali tetap berjalan sesuai aturan," ujar Supartha.
Terkait keberlanjutan tugas, ia menyampaikan bahwa pembentukan pansus merupakan kewenangan lembaga legislatif yang bergantung pada keputusan pimpinan serta mekanisme di DPRD Bali.
Menurutnya, masa tugas Pansus TRAP untuk dua periode kerja telah selesai, sehingga fungsi pengawasan selanjutnya diharapkan tetap berjalan secara optimal melalui komisi-komisi terkait di DPRD Bali.
Di luar DPRD Bali ia juga memberi tahu bahwa DPRD tingkat kabupaten dan kota juga memiliki kewenangan untuk membentuk pansus apabila dinilai mendesak guna menangani persoalan tata ruang di wilayah masing-masing.
Supartha menegaskan bahwa upaya menjaga kelestarian Bali harus terus dilakukan secara bersama-sama dengan berpedoman teguh pada filosofi serta regulasi lokal yang berlaku, termasuk nilai luhur Tri Hita Karana.
Sementara itu, Dosen FISIP Universitas Udayana Gede Indra Pramana mengatakan Pansus TRAP dipilih sebagai objek penelitian karena berkaitan erat dengan persoalan kedaulatan ruang dan masa depan masyarakat Bali.
Menurut pengampu mata kuliah Politik Perkotaan tersebut, perubahan pemanfaatan ruang yang semakin masif, terutama akibat perkembangan industri pariwisata, perlu diimbangi dengan regulasi dan pengawasan yang kuat.
"Pansus TRAP menjadi salah satu instrumen untuk menjaga akses masyarakat terhadap ruang publiknya sendiri, karena itu penting bagi kami untuk memahami lebih jauh bagaimana proses-proses perubahan ruang yang terjadi di Bali," kata dia.
Indra menjelaskan bahwa hasil kajian tersebut direncanakan tidak hanya berhenti sebagai diskusi akademik, melainkan ditargetkan untuk dipublikasikan dalam jurnal ilmiah serta dipresentasikan dalam forum konferensi nasional maupun internasional.
Dengan demikian, kajian mengenai pengawasan tata ruang di Bali dapat menjangkau kalangan akademisi dan masyarakat secara lebih luas.
Keberadaan Pansus TRAP DPRD Bali juga diposisikan sebagai studi kasus penting dalam mata kuliah Politik Perkotaan agar mahasiswa memahami bagaimana fungsi pengawasan dapat dijalankan secara efektif oleh lembaga legislatif maupun masyarakat.
Menurutnya, persoalan tata ruang di Bali sangat erat kaitannya dengan pertanyaan mengenai siapa yang memiliki akses terhadap tanah dan ruang di tengah masifnya alih fungsi lahan dan kenaikan harga tanah.
Ia mempertanyakan apakah masyarakat yang tinggal di Bali masih mempunyai kesempatan mengakses tanah untuk kebutuhan tempat tinggal mereka atau justru akses tersebut semakin terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
"Jangan sampai ruang di Bali hanya menguntungkan segelintir pihak, karena itu penting untuk terus mempertahankan upaya-upaya menjaga kedaulatan ruang di Bali," tutur Indra.