Penurunan ekspor bukan sekadar persoalan angka perdagangan, tetapi berpotensi merembet hingga ke sektor ekonomi kerakyatan.
Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Eddy Paripurna meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat perlindungan terhadap 4,58 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyusul penurunan ekspor sebesar 7,25 persen.
"Penurunan ekspor bukan sekadar persoalan angka perdagangan, tetapi berpotensi merembet hingga ke sektor ekonomi kerakyatan," kata Eddy yang juga anggota Komisi B DPRD Jatim di Surabaya, Selasa.
Kondisi ini ditambah kenaikan impor 15,51 persen sepanjang Januari-September 2026.
Hal ini menyebabkan neraca perdagangan Jawa Timur mengalami defisit 3,63 miliar dolar AS dan dikhawatirkan berdampak terhadap keberlangsungan industri lokal serta penyerapan tenaga kerja.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Jawa Timur selama Januari-September 2026 mencapai 21,26 miliar dolar AS, turun dari 22,92 miliar dolar AS pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, impor meningkat dari 21,55 miliar dolar AS menjadi 24,89 miliar dolar AS.
Eddy mengingatkan pelemahan ekspor berpotensi menekan UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok industri, terutama sektor makanan olahan, kerajinan, furnitur, tekstil, pertanian, dan perikanan.
Menurut dia, berkurangnya permintaan pasar internasional dapat mendorong industri mengurangi produksi dan pembelian bahan baku dari pemasok lokal.
Dampaknya berpotensi menurunkan omzet UMKM sekaligus mengurangi penyerapan tenaga kerja.
Karena itu, ia meminta Pemprov Jatim memperkuat pasar domestik, perdagangan antarpulau, serta akses pemasaran produk lokal sebagai penyangga ketika permintaan ekspor melemah.
Eddy juga meminta evaluasi terhadap misi dagang antardaerah agar keberhasilannya tidak hanya diukur dari nilai komitmen transaksi, tetapi juga realisasi pembelian dan keberlanjutan kerja sama.
Berdasarkan catatan BPKP hingga April 2026, misi dagang Jawa Timur telah dilaksanakan 50 kali di 29 provinsi dengan nilai transaksi Rp36,24 triliun.
"Jangan sampai nilai komitmen perdagangan hanya terlihat besar di atas kertas, tetapi tidak berujung pada kontrak pembelian berkelanjutan bagi pelaku usaha kecil," ujar Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim ini.
Selain memperluas pasar, Eddy mendorong percepatan hilirisasi komoditas unggulan, penguatan industri pemasok lokal, serta perluasan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ia juga mendorong Komisi B DPRD Jatim mengevaluasi kinerja dinas terkait, termasuk realisasi transaksi perdagangan, keterlibatan UMKM dalam ekspor dan perdagangan antarpulau, perkembangan omzet, serta penyerapan tenaga kerja.