Nasional

DPRD Jatim minta UMK 2027 berpihak kepada buruh

DPRD Jatim minta UMK 2027 berpihak kepada buruh
Jangan sampai pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terus menunjukkan angka positif, tetapi kesejahteraan masyarakat pekerja justru tertinggal. Kenaikan upah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh buruh dan keluarganya.

Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 yang lebih berkeadilan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dan mengurangi kesenjangan upah antardaerah.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim Wara Sundari Renny Pramana mengatakan penetapan UMK 2027 harus menjadi momentum memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Jawa Timur.

“Jangan sampai pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terus menunjukkan angka positif, tetapi kesejahteraan masyarakat pekerja justru tertinggal. Kenaikan upah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh buruh dan keluarganya,” kata Renny di Surabaya, Minggu.

Menurut dia, kebijakan pengupahan tidak cukup hanya memperhitungkan penyesuaian nominal gaji, tetapi harus mampu menjaga daya beli pekerja di tengah meningkatnya biaya pangan, perumahan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, jumlah buruh, karyawan, dan pegawai pada Agustus 2025 mencapai sekitar 8,25 juta orang atau 34,67 persen dari total penduduk bekerja.

Renny menilai pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah yang mencapai lebih dari lima persen belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Ia juga menyoroti disparitas UMK antardaerah, dengan Kota Surabaya pada 2026 sebesar Rp5.288.796, sedangkan Kabupaten Situbondo Rp2.483.962, atau berselisih sekitar Rp2,8 juta.

“Disparitas UMK ini harus menjadi perhatian serius dalam pembahasan upah 2027. Jangan sampai pekerja di daerah tertentu terus tertinggal dalam hal kesejahteraan,” ujarnya.

Bendahara DPD PDIP Jatim itu meminta pemerintah mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kondisi ketenagakerjaan daerah dalam menentukan formula kenaikan upah.

Ia menegaskan kebijakan pengupahan harus menjaga keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan keberlangsungan usaha agar peningkatan upah tidak berdampak pada pengurangan tenaga kerja.