Jangan sampai masyarakat kepulauan menjadi korban keterbatasan anggaran. Bagi mereka, transportasi laut bukan pilihan, tetapi kebutuhan utama untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, perdagangan, maupun aktivitas ekonomi sehari-hari.
Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menyoroti alokasi anggaran program Trans Laut 2027 sebesar Rp15 miliar yang dinilai belum sebanding dengan kebutuhan konektivitas transportasi di wilayah provinsi tersebut yang memiliki 538 pulau.
Anggota Komisi D DPRD Jatim Abrari meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengevaluasi anggaran tersebut karena berpotensi mengurangi frekuensi pelayaran dan menghambat mobilitas masyarakat kepulauan.
"Jangan sampai masyarakat kepulauan menjadi korban keterbatasan anggaran. Bagi mereka, transportasi laut bukan pilihan, tetapi kebutuhan utama untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, perdagangan, maupun aktivitas ekonomi sehari-hari," kata Abrari di Surabaya, Rabu.
Ia menjelaskan, dari 538 pulau di Jawa Timur, sebanyak 126 berada di Kabupaten Sumenep, terdiri atas 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni.
Menurut Abrari, Dinas Perhubungan Jatim sebelumnya menyampaikan kebutuhan ideal anggaran transportasi laut mencapai Rp45 miliar per tahun.
Namun, dari usulan Rp25 miliar untuk 2027, anggaran yang disetujui hanya Rp15 miliar.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim ini khawatir pengurangan tersebut berdampak pada frekuensi pelayaran yang saat ini di sejumlah rute berlangsung sekitar tiga kali dalam sepekan.
Wilayah yang membutuhkan konektivitas laut antara lain Kepulauan Kangean, Masalembu, Sapeken, Raas, Sapudi, Gili Iyang di Sumenep, serta Pulau Bawean di Gresik.
Fraksi PDI Perjuangan mendorong evaluasi anggaran agar setidaknya mendekati usulan Rp25 miliar. Kebutuhan ideal Rp45 miliar diharapkan dapat dipenuhi bertahap.
Selain itu, Abrari meminta pemerintah memetakan kebutuhan pulau berpenghuni, memperkuat subsidi, serta menetapkan standar pelayanan minimum yang mencakup jadwal, frekuensi pelayaran, keselamatan, kapasitas penumpang, dan keterjangkauan tarif.