JAKARTA — Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tengah mendalami status hukum berbagai instrumen aset kripto, terutama terkait kejelasan underlying asset (aset dasar) dan praktik tokenisasi. Dalam kajian tersebut, tokenisasi aset nyata dan instrumen keuangan syariah dinilai memiliki peluang lebih besar untuk selaras dengan prinsip syariah dibandingkan instrumen derivatif yang bersifat spekulatif.
Ketua Badan Pengurus DSN MUI KH M Cholil Nafis menjelaskan, aset kripto memiliki karakteristik yang beragam. Ada aset kripto yang didukung aset dasar dengan nilai tertentu, tetapi ada pula yang tidak memiliki underlying asset dan nilainya sepenuhnya mengikuti mekanisme permintaan dan penawaran pasar.
Dia mencontohkan, USDT merupakan aset kripto terdukung yang memiliki underlying asset dengan rasio 1:1 terhadap dolar AS. Sementara itu, Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) termasuk aset kripto tidak terdukung karena nilainya dipengaruhi dinamika supply and demand pasar tanpa aset lain sebagai penopang langsung.
"Pada kelompok Aset Kripto, terdapat Aset Kripto Terdukung dan Aset Kripto Tidak Terdukung. Sementara itu, Aset Keuangan Digital Lainnya mencakup Tokenisasi serta Derivatif Aset Keuangan Digital," ujar Kiai Cholil saat dihubungi Republika, Kamis (19/11/2026).
Menurut dia, tokenisasi merupakan representasi kepemilikan, klaim, atau nilai atas aset dunia nyata maupun aset keuangan. Contohnya, tokenisasi properti seperti GORO dan Surat Berharga Negara (SBN) seperti IDDB.
Adapun derivatif aset keuangan digital mencakup instrumen seperti perpetual, futures, dan options. Nilai instrumen tersebut merupakan turunan dari aset keuangan digital yang menjadi acuannya.
Dalam perspektif syariah, kata Kiai Cholil, keabsahan transaksi atas instrumen tersebut tidak cukup dinilai dari teknologi blockchain yang digunakan. DSN MUI juga harus memastikan kejelasan aset dasar, manfaat atau objek akad, serta hak dan mekanisme transaksi yang melekat pada setiap produk.
Selain itu, aset yang mendasari transaksi harus dipastikan kehalalannya. Transaksi juga harus terhindar dari unsur gharar (ketidakjelasan), maysir atau qimar (spekulasi atau perjudian), dharar (kemudaratan), dan riba.
"Dalam perspektif syariah dan arah kajian DSN MUI, keabsahan transaksi dinilai dari kejelasan underlying asset serta manfaat atau objek akad, kehalalan aset yang mendasarinya, kejelasan hak dan mekanisme transaksi, serta terhindarnya praktik yang mengandung gharar, maysir/qimar, dharar, maupun riba,"kata dia.