Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini menghadapi dua opsi usai putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA dari luar negeri miliknya tidak sah dan batal. Gibran bisa mundur dari jabatan Wapres atau dimakzulkan oleh DPR.
Dirangkum detikcom, Rabu (11/11/2026), polemik jabatan Wapres Gibran mencuat usai Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setingkat SMA di luar negeri yang digunakan Gibran saat mengurus suket penyetaraan pendidikan untuk mendaftar Cawapres. Meski amar putusannya tidak menerima gugatan, namun isi pertimbangan MK memunculkan desakan agar Gibran mundur atau dimakzulkan.
Desakan mundur atau pemakzulan semakin menguat ketika Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan warga bernama Subhan yang pada pokoknya menyatakan suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran dari luar negeri tidak sah dan batal demi hukum. MA juga menyatakan tidak ada bukti Gibran punya ijazah SMA di luar negeri.
Opsi 1: Istana Sebut Gibran Berniat Mundur
Pada Selasa (10/11), Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap Gibran telah menemui Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, kata Prasetyo, Gibran telah menyampaikan niat untuk mundur. Berikut pernyataan lengkap Prasetyo:
Benar, pagi hari ini tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung 2,5 jam. Di antaranya, dalam pembicaraan itu, Bapak Wapres bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung.
Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut.
Namun, dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pertemuan tersebut memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kemudian buka suara soal pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengaku tak ingin menjadi polemik yang berkepanjangan.
"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," ujar Gibran di Istana Wapres.
Dia mengatakan Prabowo sudah seperti sosok ayah bagi dirinya. Dia menyebut Prabowo memberi masukan.
"Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," ujarnya.
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja," ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan menyatakan tidak benar Presiden Prabowo menyarankan agar Gibran 'fight' di PTUN. Syahganda mengutip pernyataan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bahwa tidak ada lagi celah untuk membuktikan keabsahan ijazah Gibran. Yusril mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sudah final.
"Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
"Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final," imbuh dia.
Opsi 2: Proses Pemakzulan Gibran Bergulir di DPR
Pada Rabu (11/11/2026), 120 anggota DPR resmi mengajukan usul penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gibran. Usulan itu telah diserahkan ke Pimpinan DPR.
Penyerahan usulan dilakukan dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Saan mengatakan total ada 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang menandatangani usulan hak menyatakan pendapat tersebut. Jumlah itu berdasarkan tanda tangan yang telah diserahkan oleh masing-masing pengusul.
"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari delapan fraksi yang ada," kata Saan.
Saan mengatakan pimpinan DPR menghormati usulan itu. Dia mengatakan usulan itu telah diterima dan akan ditindaklanjuti.
"Kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI. Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," jelasnya.
"Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," imbuh dia.
Jumlah pengusul itu sudah lebih dari syarat minimal 25 orang yang diatur dalam undang-undang. DPR akan menggelar rapat paripurna untuk membahas usulan hak menyatakan pendapat tersebut pada Kamis (12/11) besok.
"Jadi di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal rapat paripurna itu besok akan kita lakukan. Jadi rapat paripurna biasa jam 10-an," tuturnya.