Anggota Komisi III DPR, Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah, mendukung langkah MUI yang menerbitkan fatwa haram rokok elektronik atau vape. Gus Falah mengatakan penggunaan vape bertentangan dengan hukum agama.
"Ini merupakan keputusan penting untuk melindungi masyarakat. Karena itu, saya mengajak seluruh warga negara, khususnya umat Islam, agar tidak lagi menggunakan vape," kata Gus Falah kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Selain itu, Falah mengingatkan Polri telah menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik di Lingkungan Polri. Surat edaran yang berlaku sejak 30 Oktober 2026 itu melarang seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) menggunakan vape, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja.
Falah mengatakan kebijakan Polri tersebut menunjukkan bahwa bahaya vape telah menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Sebab itu, dia menilai pemerintah dan DPR harus mempertimbangkan regulasi khusus yang mengatur larangan penggunaan vape secara lebih luas.
"Kalau institusi penegak hukum saja sudah melarang personelnya menggunakan vape, maka pemerintah dan DPR perlu mengambil langkah lebih jauh. Jangan sampai masyarakat terus dibiarkan terpapar risiko produk yang membahayakan kesehatan dan berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika," ujarnya.
Falah pun menyinggung temuan cairan vape yang mengandung etomidate, zat yang telah dikategorikan sebagai narkotika golongan II berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Falah menegaskan persoalan penggunaan vape tak boleh semakin meluas.
"Jangan menunggu persoalan ini semakin meluas. Negara harus hadir melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya vape. Kepentingan kesehatan dan keselamatan rakyat harus menjadi prioritas," kata Gus Falah.
Lebih lanjut, politikus PDIP ini mengatakan substansi terkait pelarangan vape sudah menjadi kampanye masif yang dimotori oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, pada saat beliau menjadi Kepala BNN. Falah mengatakan pihaknya juga akan merevisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
"Sehingga jelas revisi UU Narkotika akan mengatur secara tegas pelarangan vape apalagi fatwa MUI sudah tegas melarang sambil menunggu pengesahan revisi UU Narkotika yang akan mengatur larangan vape baiknya seluruh elemen pemerintahan sampai level pemerintah desa mengeluarkan instruksi," tuturnya.
MUI Terbitkan Fatwa Haram Vape
Komisi Fatwa MUI resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. Komisi Fatwa MUI menegaskan seluruh mata rantai peredaran, dari produksi hingga perdagangan rokok elektrik maupun penggunaannya, dinyatakan haram.
Keputusan ini ditandatangani langsung oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub, serta diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta, Senin (9/11). MUI sebelumnya melaksanakan Sidang Pleno Penetapan Fatwa MUI pada Jumat, 6 November 2026 lalu.
Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh memaparkan dasar pertimbangan yang melandasi terbitnya fatwa ini. Menurutnya, penggunaan rokok elektrik membawa dampak buruk yang nyata bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun sosial.
"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujar Niam mengutip poin pertama ketentuan hukum fatwa ini kepada wartawan, Senin (9/11).