JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menyebut dukungan anggota DPR terhadap pengusulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka terus bertambah. Hingga Rabu (11/11/2026), jumlah anggota DPR yang telah menandatangani usulan tersebut bahkan sudah menembus 50 orang.
Mardani mengatakan, dukungan tersebut berasal dari anggota DPR lintas fraksi. Bahkan, anggota Fraksi PDIP disebut telah menunjukkan antusiasme untuk ikut mengusulkan hak menyatakan pendapat.
"Yang pertama kami bersyukur, dari pagi kita kontakan, hari ini siang akan ketemu lagi. Yang tanda tangan makin banyak. Saya PKS, ada dari partai lain, 'Mas, aku mau ikut!' 'Ayo!' gitu bareng-bareng," kata Mardani, Rabu, (11/11/2026).
Pihaknya menyebut, berdasarkan komunikasi sementara, jumlah anggota yang telah memberikan dukungan sudah lebih dari 50 orang. Mardani juga menyebut dukungan datang dari seluruh fraksi di DPR.
"PDIP dari kemarin bahkan sudah sangat bersemangat. Kayaknya malah PKS kan 12 tuh, PDIP kayaknya lebih dari 12 nanti. Kayaknya, tapi nanti dikonfirmasi aja," ujarnya.
Mengacu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pengajuan hak oleh anggota DPR memerlukan usulan tertulis dari minimal 25 anggota beserta materi dan alasan pendukung. Setelah itu harus disetujui dalam Rapat Paripurna yang dihadiri dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota.
Mardani menjelaskan, pengusulan hak menyatakan pendapat tersebut akan diawali dengan penyampaian surat kepada pimpinan DPR. Selanjutnya, surat tersebut diharapkan dibacakan dalam rapat paripurna untuk kemudian diagendakan dalam pengambilan keputusan.
"Yang pertama tentu surat ini masuk ke pimpinan, nanti dibacakan di paripurna. Kemudian diagendakan untuk pengambilan keputusan di paripurna, adakah kita DPR menerima atau tidak," ucapnya.
Apabila DPR menerima usulan tersebut, proses selanjutnya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah MK memberikan penilaian, proses akan kembali ke DPR untuk dilanjutkan dengan perhitungan dan pengambilan keputusan bersama MPR.
Terkait belum disampaikannya surat pengusulan tersebut dalam rapat paripurna sebelumnya, Mardani mengatakan, hal itu merupakan hasil kesepakatan dengan sejumlah anggota DPR. Awalnya, terdapat opsi untuk menyampaikan surat kepada pimpinan sebelum rapat paripurna dimulai.
Namun, karena rapat paripurna tersebut merupakan pembukaan masa sidang dan dilanjutkan dengan rapat pimpinan, penyampaian surat disepakati dilakukan setelah paripurna.
"Kita mau interupsi, kata teman-teman janganlah biar tidak gaduh, tapi yang penting prosesnya jalan," kata Mardani.
Dia berharap pimpinan DPR dapat membacakan surat pengusulan hak menyatakan pendapat tersebut dalam rapat paripurna berikutnya. Menurut dia, persyaratan minimal pengusulan berupa 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi sudah terpenuhi.
"Paripurna besok kami berharap dibacakan oleh pimpinan bahwa sudah masuk surat dari anggota. Ini kan masih usulan anggota. Minimal 25 lebih dari satu fraksi sudah tercapai untuk dibacakan," ujarnya.
Mardani mengakui, masih ada sejumlah fraksi yang ingin membahas lebih dalam sebelum mengambil sikap. Sebagian fraksi memilih memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk menggunakan hak konstitusional tersebut tanpa harus dikoordinasikan melalui fraksi.
Sementara itu, PKS disebut telah menyepakati pengusulan tersebut sejak awal melalui komunikasi antara presiden dan sekretaris jenderal partai.
Menanggapi langkah Gibran yang menyatakan akan menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mardani menilai hal tersebut merupakan hak Wapres. Dia menegaskan, langkah hukum yang ditempuh Gibran tidak serta-merta menghentikan proses politik di DPR.
"Oh, itu haknya Mas Gibran, monggo aja. Mungkin beliau ngerasa ada banyak hak yang beliau belum dapatkan," kata Mardani.
Menurut Mardani, proses hukum melalui PTUN dan pengusulan hak menyatakan pendapat merupakan dua hal yang berjalan dalam ranah berbeda. "Ini kan keputusannya dua fakta hukum, yuridis sekarang di politis," katanya mengakhiri.