Ekspor Sumber Daya Alam Langsung Tanpa Singapura, Ini Kata DEN

Liputan6.com, Jakarta - () mendukung kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang mendorong (SDA) langsung ke negara tujuan tanpa melalui negara perantara seperti . Kebijakan tersebut dinilai dapat mengurangi kebocoran margin perdagangan, meningkatkan transparansi transaksi, dan memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar internasional.

Anggota DEN Satya Widya Yudha mengatakan, ekspor langsung memberikan keuntungan ekonomi karena Indonesia dapat berhubungan langsung dengan pembeli akhir tanpa melibatkan rantai perantara.

"Secara teoretis, ekspor langsung memberikan tiga manfaat: mengurangi kebocoran margin di rantai perantara, meningkatkan transparansi transaksi, dan memperkuat hubungan tawar langsung dengan pembeli akhir,” kata Satya saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (4/11/2026).

Menurut Satya, kebijakan tersebut memiliki dasar ekonomi yang kuat, terutama untuk memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas strategis nasional. Dia menilai imbauan Bahlil beralasan karena perdagangan SDA melalui negara perantara berpotensi menimbulkan persoalan yang merugikan Indonesia.

"Sehingga pendapat Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sangat beralasan," ujarnya.

Secara khusus, Satya menyoroti perdagangan gas bumi yang menjadi salah satu komoditas strategis bagi pembangunan ekonomi nasional. Dia berharap gas bumi yang diekspor dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri apabila memang ditujukan bagi pasar domestik.

"Kita berterima kasih kalau memang dipakai untuk kebutuhan dalam negeri, mengingat gas merupakan komoditas yang strategis untuk perekonomian sebuah bangsa. Karena kita memanfaatkannya di dalam negeri untuk pembangunan," ujar dia.

Meski mendukung kebijakan tersebut, Satya mengakui DEN belum menghitung secara pasti potensi tambahan pendapatan negara dari penerapan ekspor langsung. DEN akan melakukan penghitungan untuk mengetahui besaran manfaat ekonomi yang bisa diperoleh Indonesia.

“Kami akan menghitung,” kata Satya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyerahkan evaluasi kebijakan ekspor gas ke Singapura kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Luhut menekankan bahwa Indonesia perlu mempertegas posisi nasionalnya di tingkat regional tanpa harus memicu perselisihan dengan Singapura.

"Enggak juga, saya kira. Pak Bahlil juga tadi saya bicara sama beliau, ya beliau menyampaikan ini saja concern-nya. Sebenarnya kita ngapain berkelahi sama Singapura, kan enggak ada juga,” ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Selasa (27/10/2026).

Luhut mengonfirmasi bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menyampaikan pentingnya meninjau ulang kebijakan ekspor gas tersebut. Menurut Luhut, pemerintah wajib mengkaji persoalan ini secara teliti dan bijak demi mengamankan kepentingan nasional.

Lebih lanjut, Luhut menilai Indonesia harus memegang posisi yang tegas dalam menjalin hubungan diplomatik bersama negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. Ia juga menekankan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto sepatutnya menjadi perhatian bersama di tingkat regional.

"Kita juga sebagai negara harus punya posisi yang jelas," kata Luhut.

Selain penataan ekspor, Luhut mengingatkan pentingnya mawas diri untuk terus membenahi berbagai sektor internal di dalam negeri. Ia berharap seluruh proses evaluasi kebijakan ekspor gas ini bisa rampung dengan baik tanpa mencederai hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura.

Pemerintah Indonesia memangkas sebagian ekspor gas pipa sebesar 31 juta kaki kubik standar per hari (million standard cubic feet per day/MMscfd) ke Singapura. Jumlah tersebut setara sekitar 8% dari total volume ekspor sebesar 409,55 MMscfd demi mengantisipasi peningkatan kebutuhan domestik serta pemeliharaan fasilitas.

Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa penyesuaian ekspor tersebut masih berada dalam batas minimum kontrak yang disepakati dengan negara pembeli.

"31 yang kita potong sebagian itu masih dalam batas kontrak minimum. Batas kontrak minimum kita itu adalah sekitar 91 sampai 92," ujar Bahlil dalam konferensi pers ketahanan energi di Kementerian ESDM, Senin (26/10/2026).

Bahlil menjelaskan, total ekspor gas pipa Indonesia ke negara tetangga mencapai 409,55 MMscfd yang berasal dari dua wilayah, yakni Laut Natuna dan Sumatra. Pemerintah mengurangi sekitar 31 MMscfd atau kurang lebih 8% dari total volume tersebut.

Ia menyebut pengurangan pasokan terjadi akibat dua faktor utama, yaitu pemeliharaan fasilitas yang mengharuskan penghentian operasi sementara (shutdown) serta peningkatan kebutuhan gas di dalam negeri.

Bahlil menegaskan, pemerintah tetap menghormati kontrak ekspor gas yang telah disepakati. Namun, ia juga meminta negara mitra untuk menghargai komitmen dan hubungan bilateral secara setara.

"Indonesia ini terlalu baik menghargai kontrak, tapi hargai juga hubungan sesama antarnegara. Harus sama-sama menghargai," kata Bahlil.

Selain gas pipa, Indonesia memasok gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) kepada negara mitra. Bahlil menyebut pengiriman LNG tersebut mencapai sekitar 146 kargo, meski tidak merinci total volume setara gas dari seluruh pengiriman itu.

Di sisi lain, pemerintah terus berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk memastikan ketersediaan gas sebagai bahan baku industri nasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga pasokan energi sekaligus mendukung keberlangsungan kegiatan industri di dalam negeri.