Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tidak ada satu pun izin usaha pertambangan di kawasan (TNUK), Banten. Status Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang sempat menjadi sorotan juga dipastikan tidak mengubah fungsi konservasi kawasan tersebut.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa wilayah yang ditetapkan sebagai WUP hanyalah sebagian area perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan taman nasional. Meski berstatus WUP, tidak ada izin usaha maupun aktivitas pertambangan di kawasan tersebut.
"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Dwi Anggia dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, TNUK tidak masuk sebagai wilayah pertambangan. Adapun penetapan sebagian perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon menjadi WUP telah berproses panjang sejak 2013 atas usulan Pemerintah Provinsi Banten.
Pada 2013, Pemprov Banten mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk WUP di perairan laut Banten, namun sempat dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Pemprov Banten kemudian kembali mengusulkannya melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015, sehingga sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masuk ke dalam WUP.
Usulan tersebut diakomodasi dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, lalu ditetapkan kembali melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 hanya mengulang penetapan tersebut sekaligus memperbaiki sebagian ketentuannya sesuai usulan Pemprov Banten.
WUP Berbeda dengan Izin Tambang
Berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon memang memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP. Meski demikian, Anggia menekankan bahwa penetapan WUP berbeda dengan pemberian izin menambang.
"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," jelasnya.
Setiap proses penerbitan izin usaha pertambangan wajib memenuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Tak Ganggu Fungsi Konservasi
Selain itu, penerbitan izin tambang harus melalui tahapan ketat yang mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan. Anggia menegaskan kembali bahwa status WUP tidak mengubah fungsi konservasi Taman Nasional Ujung Kulon.
"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tegasnya.
Kementerian ESDM berkomitmen memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap mengutamakan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi.