Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ditetapkan menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Provinsi Banten, sebab WUP yang ditetapkan hanya berada di sekitar perairan dekat wilayah TNUK.
Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyatakan berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan sekitar Ujung Kulon memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai wilayah pertambangan.
Anggia menekankan, penetapan WUP merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan pemberian izin atau persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan.
Dengan begitu, kata Anggia, tidak terdapat satupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan untuk wilayah Taman Nasional Ujung Kulon.
"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Hingga saat ini, tidak ada satupun ijin pertambangan yang diterbitkan baik pada wilayah perairan yang dimaksud ataupun di wilayah TNUK," kata Anggia kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (18/11/2026).
Lebih lanjut, setiap proses penerbitan IUP wajib memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).
Peta wilayah pertambangan Provinsi Banten. (ESDM) Foto: Peta wilayah pertambangan Provinsi Banten. (ESDM) |
Anggia menguraikan penetapan kawasan perairan sekitar TNUK sebagai WUP dilakukan berproses sejak 2013, kala itu Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk WUP di perairan laut Banten.
Kemudian, usulan wilayah perairan tersebut dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.
Selanjutnya, Pemprov Banten kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tanggal 16 November 2015, sehingga sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk ke dalam WUP.
Adapun usulan tersebut tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, lalu ditetapkan kembali dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten
Oleh sebab itu, Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 mengulang penetapan tersebut dan memperbaiki sebagian ketentuannya, sesuai usulan Pemerintah Provinsi Banten.
"Kementerian ESDM berkomitmen memastikan seluruh kebijakan pengelolaan sumber daya mineral dan Batubara dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi," ucap Anggia.
"Dan perlu dipahami bahwa penetapan WUP tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tuturnya.
Sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial rencana pemindahan Badak Jawa dari TNUK ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur berkaitan dengan potensi mineral di wilayah TNUK.
Menanggapi pertanyaan mengenai dugaan potensi mineral di Ujung Kulon, Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa gagasan pengembangan habitat kedua berangkat dari kepentingan konservasi dan mitigasi risiko terhadap keberlangsungan badak jawa. Gagasan tersebut tidak menjadi dasar untuk mengubah peruntukan ataupun mengurangi perlindungan kawasan TNUK.
Informasi mengenai dugaan potensi mineral perlu disikapi secara cermat dan mengacu pada data resmi yang dapat diverifikasi oleh instansi berwenang. Informasi tersebut tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menghubungkannya dengan agenda pengembangan habitat kedua.
Status dan fungsi TNUK sebagai kawasan konservasi tetap menjadi landasan pengelolaan dan perlindungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Fokus Pemerintah adalah menjaga kelestarian badak jawa dan keutuhan habitatnya. Setiap langkah konservasi harus memberikan manfaat nyata bagi keberlangsungan spesies serta mempertahankan perlindungan Ujung Kulon," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, melalui siaran pers, Selasa (17/11/2026).
[Gambas:Video CNBC]
