Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya penguatan tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua melalui pembenahan administrasi, penyelarasan perencanaan, dan penguatan pengawasan. Ketiga aspek tersebut membutuhkan komitmen bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) agar pemanfaatan Dana Otsus berjalan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat asli Papua.
"Menurut saya yang sangat kita butuhkan adalah komitmen kita. Kalau komitmen kita sudah baik, maka hal-hal yang lain juga bisa kita selesaikan. Saya sangat optimis bahwa kita mampu. Kita mampu menyelesaikan. Tidak ada yang sulit," ujar Ribka dalam Rapat Percepatan Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Tahap II dan Tahap III Tahun Anggaran 2026 serta Percepatan Tata Kelola Otsus Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Wamendagri, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ribka menjelaskan salah satu langkah awal perbaikan tata kelola Otsus ialah menyelesaikan kendala administrasi yang berpotensi menyebabkan penumpukan pekerjaan pada akhir tahun anggaran. Karena itu, pemerintah pusat dan Pemda perlu mengidentifikasi kondisi pengelolaan saat ini agar langkah pembenahan dapat dilakukan secara tepat.
Pembenahan tersebut dilaksanakan secara bertahap melalui peta jalan (roadmap) yang telah disusun pemerintah. Pada 2026, fokus diarahkan pada penyelesaian administrasi dan penyesuaian perencanaan. Selanjutnya, pemerintah mengevaluasi keselarasan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dengan arah kebijakan penggunaan Dana Otsus agar program pembangunan lebih terarah.
Ribka juga mengapresiasi perkembangan penyelarasan perencanaan yang dilakukan Pemda di Tanah Papua. Menurutnya, upaya tersebut perlu terus ditingkatkan dan didukung penguatan sistem agar perencanaan serta pelaksanaan program Dana Otsus semakin terintegrasi.
Selain itu, Ribka menekankan pentingnya pengawasan internal oleh inspektorat daerah. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal, terutama terhadap program yang dilaksanakan perangkat daerah. Kepala daerah, bendahara, dan unsur pengelola keuangan juga harus memahami ketentuan serta tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan Dana Otsus.
Pengawasan dan evaluasi juga perlu melibatkan perangkat daerah teknis serta Majelis Rakyat Papua (MRP). Ribka meminta koordinasi dan pendampingan dengan pihak terkait, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan di daerah, terus diperkuat untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
"Artinya daerah khusus ini menjadi kepentingan kita semua, kepentingan masyarakat. Kita awasi bersama supaya intinya, pelaksanaan program ini memberikan dampak dan memberikan manfaat kepada masyarakat asli Papua," tegasnya.
Ribka menegaskan, Pemda memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan Dana Otsus direncanakan dan dilaksanakan sesuai amanat kebijakan Otsus. Karena itu, seluruh kepala daerah perlu memperkuat komitmen dan memastikan penggunaan anggaran tersebut berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua.
Ia berharap evaluasi tersebut menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan di Tanah Papua untuk memperbaiki tata kelola Otsus secara berkelanjutan. Dengan administrasi yang tertib, perencanaan yang selaras, dan pengawasan yang kuat, Dana Otsus diharapkan dapat dikelola secara akuntabel dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.