Menteri Kebudayaan menanggapi publikasi Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait aliran anggaran jasa influencer hampir Rp14,7 miliar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kemendikbud Ristek kepada PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad selama periode 2024-2026.
Fadli menilai kerja sama tersebut merupakan praktik usaha yang biasa dilakukan dalam lingkup kegiatan promosi kebudayaan yang lazim dilakukan. Ia juga menegaskan endorsement tersebut dilakukan sebelum Raffi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.
"Itu kan terjadi di sebelum ada Kementerian Kebudayaan ya," ujar Fadli Zon kepada wartawan di gedung Kemendikbudristek, Jakarta Pusat, Rabu (11/11). "Waktu itu tahun 2024, dan kita juga melihat waktu itu Pak Raffi Ahmad juga belum menjadi pejabat, masih menjadi bagian dari seorang artis, dan biasa saya kira kegiatan-kegiatan untuk promosi kebudayaan atau semacam itu,"
Merespons publikasi ICW terkait nominal endorsement fantastis tersebut, ia mengatakan sejauh ini tidak menemukan persoalan dalam pengadaan tersebut.
"Dari yang saya lihat sih tidak, karena kalau ada temuan pasti ada di-follow up ya, misalnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi saya kira itu adalah praktik usaha yang biasa, apalagi badan pelayanan umum itu di museum dan cagar budaya," ujar Fadli.
"Jadi kita melihat itu satu hal yang biasa-biasa saja dalam praktiknya, kecuali ada hal yang luar biasa. Tapi sejauh ini sih kita tidak menemukan dalam hal itu, karena itu terjadi sebelum Kementerian Kebudayaan ada," sambungnya.
Fadli menilai promosi museum melalui figur publik dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan jumlah kunjungan. Menurut dia, popularitas dan jumlah pengikut figur publik di media sosial bisa mendorong masyarakat untuk mengenal museum sekaligus tertarik berkunjung.
"Ya kayak di luar negeri kan juga begitu. Misalnya kayak ada siapa, salah seorang penyanyi BTS, pecinta museum, dia datang ke situ museumnya langsung penuh. Ya kan? Kita butuh yang seperti itu," kata Fadli Zon.
"Jadi perlu endorsement yang seperti itu, dan mudah-mudahan itu akan meningkatkan jumlah pengunjung semakin besar, semakin terinspirasi untuk datang karena mereka followers-nya banyak," lanjutnya.
Fadli memastikan polemik tersebut sejauh ini tidak berdampak terhadap jumlah kunjungan museum. Ia juga meminta masyarakat lebih cermat dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial dan tidak ikut menyebarkan kabar yang belum terverifikasi.
"Kita nih harus objektif dan informasi-informasi harus tepat, harus cermat, dan apa namanya, informasi memang harus dicerna dengan baik," sambungnya.
"Jangan apa, informasi hoaks disebarluaskan, jadi FOMO gitu ya. Dan itu menurut saya akan merugikan sendiri, karena nanti diketahui bahwa informasi itu tidak tepat atau kurang tepat," ujar Fadli.
PT RANS Entertainment Indonesia Tbk sebelumnya merilis keterangan resmi pada Selasa (10/11). Dalam pernyataan itu, RANS membenarkan total nilai kerja sama keseluruhan memang menyentuh angka Rp14.696.955.002.
Nominal raksasa itu terbagi atas satu kampanye Kemendikbud senilai Rp3.900.000.002, dan tiga kampanye KKP sebesar Rp10.796.955.000.
RANS secara tegas membantah asumsi bahwa dana belasan miliar itu hanya ditujukan untuk sekadar biaya publikasi di media sosial. Mereka menjelaskan bahwa penentuan harga tersebut telah mengacu pada commercial rate card standar klien RANS dengan mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan dan kompleksitas di lapangan.
Nilai kontrak tersebut sudah mencakup seluruh ongkos produksi konten, biaya perjalanan (travel), logistik, kehadiran influencer di acara luring (off-air), hingga berbagai aktivitas promosi lainnya.
Khusus untuk proyek bareng KKP dan The Duda's Minus One, RANS mengungkapkan dana tersebut dicurahkan untuk mengemas konten perjalanan edukatif yang menyoroti budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan dan Salt Industry Centre di Rote Ndao, hingga pembangunan fasilitas cold storage dan pabrik es di Cemaga Utara, Natuna.
Dalam keterangan, RANS juga memastikan seluruh proyek dengan instansi pemerintah ini dijalankan secara transparan, akuntabel, serta mematuhi prosedur pengadaan barang dan jasa yang sah, termasuk melalui akses terbuka seperti Inaproc.id atau e-catalogue.com.